| No | Lokasi Pengamatan | Ketinggian Terakhir | Lokasi | Kab/Kota | DAS Polder | Selisih Waktu Dengan Saat ini | Ketinggian Hari Ini | Curah Hujan 1 Minggu | Curah Hujan 1 Bulan | Curah Hujan 1 Tahun |
|---|
Posko Banjir
Portal data
Sinarji
UP4
SIGA
Mobile App TMA
E-Monev
Penomoran Surat
SPP/SPM
Mail Merge
Sistem Mail Merge
Dinas Sumber Daya Air
Sistem Mail Merge
Suku Dinas Sumber Daya Air
Sistem Penomoran Surat
Dinas Sumber Daya Air
Sistem Penomoran Surat
Suku Dinas Sumber Daya Air
(Ilustrasi) - Pengerukan dengan Alat Berat di Kali Ciliwung segmen Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Memasuki musim penghujan pada akhir tahun 2026 dan awal tahun 2027, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat normalisasi sungai/kali di ibu kota. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi potensi banjir menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebut curah hujan tinggi berpotensi terjadi pada Februari 2027 mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kesiapan infrastruktur pengendalian banjir, serta pembagian tugas antarlembaga dalam menghadapi musim hujan. Koordinasi dilakukan agar langkah antisipasi dapat dilaksanakan sejak dini dan seluruh unsur terkait siap bergerak ketika dibutuhkan.
Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, seusai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta yang membahas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11).
“Dalam rapat tadi dibahas secara detail apa yang menjadi tugas dan sekaligus dukungan yang dapat dilakukan seluruh pemangku kepentingan dan institusi yang ada di Jakarta,” ujarnya.
Berdasarkan paparan BMKG, hujan berintensitas tinggi berpotensi terjadi dalam durasi yang lebih singkat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan risiko genangan apabila kapasitas sungai dan saluran drainase tidak mampu menampung debit air.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Pemprov DKI Jakarta mempercepat pekerjaan normalisasi sejumlah sungai, antara lain Ciliwung, Angke, Krukut, dan Cakung Lama. Pengerjaan terus diintensifkan hingga Desember 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi peningkatan curah hujan.
“Sekarang ini sampai dengan bulan Desember, Pemerintah DKI Jakarta akan terus melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada, apakah itu Ciliwung, Angke, Krukut, Cakung Lama, dan sebagainya akan kita kebut untuk mudah-mudahan begitu bulan Januari mulai curah hujan tinggi dan kemudian Februari puncaknya,” tutur Gubernur Pramono.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Jakarta Barat yang berdasarkan paparan prakiraan cuaca berpotensi menghadapi curah hujan tinggi. Penanganan infrastruktur di wilayah tersebut terus dilakukan, termasuk pembenahan Kali Angke dan Cengkareng Drain untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir.
Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
Dinas SDA DKI Jakarta melaksanakan pekerjaan proyek infrastruktur pengendali banjir dan rob jangka menengah melalui JakTirta Project dan NCICD pada 2025-2027. Kegiatan dalam proyek JakTirta terdiri dari sembilan paket pembangunan sistem polder di 13 lokasi dengan penambahan 63 unit pompa baru, dua paket pembangunan embung di tiga lokasi, dua paket pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang dua kilometer, serta revitalisasi sungai sepanjang dua kilometer.
Kesiapan Infrastruktur Pengendali Banjir dan Pendukungnya
• Pengerukan dan Pengurasan Saluran
Untuk mengoptimalkan fungsi drainase, Dinas SDA telah melakukan pengerukan di infrastruktur pengendali banjir seperti kali/sungai serta waduk/situ/embung hingga pengurasan saluran penghubung (PHB) dan saluran mikro. Kegiatan ini dimulai sejak 2 Januari 2026 dan akan terus diperluas di waduk/situ/embung serta sungai/kali lainnya guna meningkatkan daya tampung badan air.
Berdasarkan data hingga 30 Oktober 2026, volume pengerukan di 5 kota administrasi Jakarta telah mencapai 623.065 meter kubik dan untuk volume pengurasan saluran mencapai 101.689 meter kubik. Sehingga total volume sedimen yang sudah dikeruk dan dikuras sebanyak 724.755 meter kubik.
Sementara itu sepanjang 2025 total volume pengerukan mencapai 919.173 meter kubik.
• Pompa Pengendali Banjir
Berdasarkan data hingga 30 Oktober 2026, tercatat ada 709 unit pompa stasioner yang tersebar di 263 lokasi. Kemudian terdapat 541 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner.
Selain infrastruktur, kesiapsiagaan personel dan kecepatan respons menjadi perhatian dalam rapat. Gubernur Pramono meminta koordinasi antara BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus diperkuat, terutama dalam pemantauan cuaca, antisipasi genangan, dan penanganan kondisi darurat.
• Penyiagaan Satgas SDA
Dinas SDA juga menyiagakan Satgas (Pasukan Biru) yang siap bergerak jika terjadi banjir. Penyiagaan Satuan Tugas/Satgas di lapangan juga dilakukan sebagai langkah mitigasi banjir serta mendukung operasional pompa agar genangan dapat segera ditanangani dengan cepat. Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali.
• Kanal Aduan Masyarakat
Masyarakat dapat memantau informasi cuaca resmi dari Badan Metorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Masyarakat juga diimbau tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga kebersihan saluran dan lingkungan. Masyarakat juga dapat melaporkan melalui aplikasi JAKI ataupun kanal CRM lainnya bila mengalami kondisi banjir dan diharapkan warga tidak panik, tetap patuhi petunjuk maupun arahan petugas di lapangan. Untuk layanan bebas pulsa dapat menghubungi nomor 112 untuk telepon darurat yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.
Gunakan bahasa yang sopan. Tautan, kata kasar, serta konten judi dan pornografi akan otomatis disensor. Maksimal 5.000 karakter.
Komentar