Berita & Artikel

Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dialiri 13 sungai besar di dalamnya. Kondisi tersebut membuat kota yang memasuki usia 500 tahun pada 2027 ini rentan terhadap risiko banjir.Sebagai langkah adaptasi dan antisipasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melakukan serangkaian upaya strategis, salah satunya dengan membangun rumah pompa pengendali banjir di sejumlah titik krusial.Berdasarkan data hingga 10 April 2026, terdapat 246 rumah pompa yang tersebar di 5 kota administrasi Jakarta. Masing-masing rumah pompa memiliki unit pompa dari satu.Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum bilang bahwa tujuan banyaknya unit pompa di setiap rumah pompa adalah agar pengendalian banjir dapat berjalan optimal.Sebab ketika terjadi hujan lebat hingga ekstrem, maka pompa pengendali banjir mesti terus bekerja dengan durasi yang bervariasi agar infrastruktur jalan dan rumah-rumah warga tidak tergenang.Banyaknya unit di sejumlah lokasi rumah pompa membuat pengendalian banjir di wilayah dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Karena para operator di lapangan dapat mengoperasikan pompa pengendali banjir secara bersamaan maupun bergantian setiap unitnya sesuai dengan kebutuhan.Selain itu, banyaknya jumlah pompa pada sebuah rumah pompa membuat upaya pengendalian banjir tetap dapat dilakukan meskipun beberapa unitnya sedang diperbaiki ketika mengalami kerusakan.“Ini perlu diinformasikan kepada warga. Di satu rumah pompa tidak mungkin hanya mengoperasikan satu pompa. Jika di rumah pompa ada 3 unit, maka yang bisa kita service hanya satu unit. Supaya apa, supaya 2 unitnya tetap bekerja dalam kondisi hujan,” kata Ika Agustin Ningrum ketika konferensi pers bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono di Rumah Pompa Ancol, Selasa 7 April 2026.“Tidak akan kami Dinas SDA men-service pompa tiga-tiganya, itu akan akan sangat fatal pompanisasi saat musim hujan,” imbuh lulusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya ini.Selain pompa stasioner, Dinas SDA juga memiliki 540 pompa mobile yang tersebar di 5 kota administrasi dan Kab. Kepulauan Seribu. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner.Penyiagaan dan pengoperasian pompa menjadi salah satu langkah pengendalian banjir yang dilakukan oleh Dinas SDA DKI Jakarta. Selain pompa, optimalisasi drainase juga dilakukan untuk mereduksi potensi banjir yang di antaranya dilakukan dengan pengerukan sungai/kali, waduk/situ/embung serta pengurasan saluran mikro.Adapun untuk pembangunan dan peningkatan sistem tata air pompa pengendali banjir saat ini dilakukan Dinas SDA melalui JakTirta Project 2025-2027.Kegiatan JakTirta Project secara keseluruhan mencakup pembangunan 20 rumah pompa dengan 61 unit pompa di beberapa titik wilayah DKI Jakarta dengan kapasitas keseluruhan mencapai 148 meter kubik per detik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakselerasi kegiatan pengerukan sungai/kali sebagai langkah strategis mengurangi risiko banjir di Jakarta.Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau pengerukan di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Pintu Air Manggarai hingga Jalan Kyai Tapa (Roxy), di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/4/2026). Ia menargetkan pengerukan daapt diselesaikan dalam waktu satu tahun.“Kami akan berkonsentrasi selama satu tahun untuk pengerukan di Kanal Banjir Barat ini, yang merupakan hilir dari Kali Ciliwung dan Kali Krukut,” kata Gubernur. “Proyek (pengerukan) ini tidak boleh gagal dan tidak boleh mundur. Ini menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.”Kanal Banjir Barat memiliki lebar bervariasi antara 30 hingga 100 meter dengan total rencana volume pengerukan mencapai 179.269 meter kubik.Pekerjaan dibagi dalam tiga segmen, yakni Pintu Air Manggarai hingga Stasiun Karet sepanjang 3.543 meter, Stasiun Karet hingga Pintu Air Karet sepanjang 686 meter, serta Pintu Air Karet hingga Jalan Kyai Tapa (Roxy) sepanjang 3.850 meter.Saat ini, pengerukan difokuskan pada segmen ketiga sepanjang 3.850 meter dengan target volume sekitar 165.381 meter kubik.Hingga Kamis (9/4), progres pengerukan telah mencapai 1.609 meter kubik dengan melibatkan enam unit alat berat, terdiri dari empat ekskavator amfibi berukuran besar dan dua ekskavator long arm, serta didukung 30 unit truk pengangkut berkapasitas 5 hingga 8 meter kubik.Gubernur meminta Wali Kota Jakarta Pusat bersama Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target. Sebab, lanjut dia, proyek ini menjadi prioritas sehingga tidak boleh mengalami keterlambatan.Pengerukan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tampung air, memperlancar aliran, serta mengatasi pendangkalan akibat endapan lumpur dan sampah.Upaya ini juga menjadi bagian dari mitigasi bencana untuk menekan risiko banjir dan genangan, khususnya di wilayah Setiabudi, Tanah Abang, Menteng, Gambir, Palmerah, hingga Grogol Petamburan.“Dengan pengerukan dan normalisasi yang dilakukan secara konsisten, kami berharap potensi genangan di wilayah-wilayah tersebut dapat ditekan secara signifikan,” tuturnya.Gubernur Pramono menambahkan, momentum penurunan curah hujan yang diprediksi terjadi mulai pertengahan April hingga September akan dimanfaatkan untuk mempercepat pengerukan dan normalisasi sungai.Ke depan, hasil pengerukan ini akan terintegrasi dengan program normalisasi sungai, khususnya di aliran Sungai Ciliwung dan Kali Krukut. Dengan demikian, aliran air menuju laut diharapkan semakin lancar sehingga potensi banjir dapat ditekan.“Kalau ini berhasil, aliran air ke laut akan semakin cepat. Tantangannya memang saat terjadi rob, air tetap tertahan. Namun, ini bagian dari upaya besar kita untuk mengendalikan banjir,” ucap Gubernur Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkunjung ke Rumah Pompa Ancol di Pademangan, Jakarta Utara, pada Selasa (7/4/2026).Tinjauan ini dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan Sistem Tata Air Rumah Pompa Ancol yang merupakan bagian dari JakTirta Project.Ia berharap progres pembangunan berjalan sesuai rencana serta memperkuat sistem pengendalian banjir, khususnya di wilayah pesisir utara Jakarta."Kami ingin memastikan pembangunan ini berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Pramono saat konferensi pers.Pembangunan Rumah Pompa Ancol tidak hanya mencakup bangunan utama, tetapi juga infrastruktur pendukung yang terintegrasi, seperti bangunan galeri, rumah jaga, gardu PLN, kolam olakan, hingga saluran pembuang.Pembangunan Rumah Pompa Ancol saat inimerupakan penambahan kapasitas pompasebesar 25 meter kubik per detik, dengan rincian 5 unit pompa kapasitas masing-masing 5 meter kubik detik.Dengan pembangunan ini, kapasitas pompa di kawasan tersebut meningkat signifikan, dari sebelumnya 15 meter kubik per detik menjadi 40 meter kubik per detik."Penambahan ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam menangani debit air yang tinggi,” katanya.Mantan Sekretaris Kabinet ini menambahkan bahwa pembangunan ini bertujuan mempercepat aliran air menuju laut sehingga dapat mengurangi tinggi dan durasi genangan.Upaya ini juga menjadi bagian dari mitigasi banjir rob di kawasan Ancol dan Pademangan.“Kami ingin memastikan kawasan strategis tetap terlindungi dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman dan nyaman," kata Gubernur Pramono."Ini merupakan komitmen kami dalam menghadirkan solusi berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir."JakTirta Project merupakan program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah dimulai sejak 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027.Kegiatan Jaktirta Project secara keseluruhan mencakup pembangunan 20 rumah pompadengan 61 unit pompa di beberapa titikwilayah DKI Jakarta dengan kapasitaskeseluruhan mencapai 148 meter kubik per detik.Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga telah menambah kapasitas pompa mobile untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di lima wilayah kota administrasi melalui Suku Dinas Sumber Daya Air.Pada 2025 telah ditambahkan 29 unit pompa dengan kapasitas 9,175 meter kubik per detik, sedangkan pada 2026 direncanakan penambahan 14 unit pompa dengan kapasitas 9,3 meter kubik per detik.Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut, Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir dan genangan di wilayah Jakarta.

Wilayah utara Jakarta berpotensi mengalami banjir rob pada 17-23 April 2026 ini. Hal ini berdasarkan hasil pemodelan kondisi penurunan tanah, sea level rise, elevasi pesisir, dan pasang surut Teluk Jakarta.Pesisir Jakarta tidak berpotensi mengalami banjir rob karena pasang laut yang rendah, dengan pasang tertinggi 0,55 meter dari mean sea level (MSL) atau permukaan laut rata-rata.Berikut wilayah rentan yang berpotensi banjir rob di antaranya:TanjunganMuara AngkeMuara BaruPasar IkanAncol Marina dan JISTanjung Priok dan Kali BaruMarundaKendati demikian, pemodelan potensi banjir rob dapat berubah akibat pembangunan, faktor non-pasang surut seperti anomali permukaan laut dan gelombang tinggi akibat angin serta upaya penanggulangan yang dilakukan.Adapun upaya mitigasi yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas SDA Jakarta Utara tetap melakukan penyiagaan dan pengoperasian pompa serta berbagai upaya antisipasi potensi banjir rob.Penyiagaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile dan Pintu AirTerdapat sebanyak 168 unit pompa stasioner di 55 lokasi wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir yang tidak terlayani pompa stasioner.Berikut daftar rumah pompa dan pintu air di pesisir yang disiagakan:- Pintu Air Marina- Pompa/Polder Kali Asin- Pompa Ancol- Pompa Junction PIK- Pompa Muara Angke- Pompa Pasar Ikan- Pompa Tanjungan- Pompa Polder KamalPenyiagaan Satgas SDADinas SDA juga menyiagakan Satgas (Pasukan Biru) yang siap bergerak jika terjadi banjir rob di pesisir Jakarta. Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali.Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan banjir rob melalui laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut, Aplikasi JAKI atau menghubungi 112 jika mendapatkan kondisi darurat.

Pada Kamis (12/3/2026) dan Jumat (13/3/2026), Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan verifikasi berkas asli serta penandatanganan pelepasan hak ganti kerugian terhadap bidang tanah yang terdampak pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung.Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jakarta Selatan di Jl. Raya Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.Terdapat 9 bidang tanah yang dibebaskan di kawasan Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.Proses verifikasi dilakukan secara cermat dan transparan untuk memastikan keabsahan dokumen kepemilikan serta kesesuaian data bidang tanah. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan tanah.Selanjutnya, dilakukan penandatanganan dokumen pelepasan hak oleh para pemilik tanah sebagai bentuk persetujuan atas pemberian ganti kerugian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengadaan tanah dilakukan dalam rangka percepatan program Normalisasi Kali Ciliwung sebagai upaya strategis pengendalian banjir di Provinsi DKI Jakarta.Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan penataan sungai yang lebih optimal, guna mengurangi risiko banjir serta meningkatkan kualitas lingkungan dan keselamatan masyarakat.Dengan terlaksananya proses ini, diharapkan program normalisasi Kali Ciliwung dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terus melakukan optimalisasi drainase guna meminimalisir potensi genangan, mengingat kondisi cuaca yang kerap berubah.Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan pengurasan saluran yang dilakukan oleh Suku Dinas SDA Jakarta Pusat di beberapa wilayah pada Jumat (27/3/2026) ini sebagai berikut.Saluran PHB (Penghubung) Tertutup di Jl Wahid Hasyim, Kel Gondangdia, Kec Menteng.Kali Anak Krukut, Jembatan Jl Lontar Bawah, Kec Tanah Abang.Saluran PHB Kebon Sirih, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng.Pengurasan saluran sekilas mirip dengan kegiatan pengerukan, yakni mengangkat sedimen atau lumpur yang ada di dasar badan air. Bedanya, jika pengerukan dilakukan di saluran makro seperti sungai ataupun kali dengan menggunakan alat berat, sedangkan pengurasan dilakukan di saluran mikro dan PHB yang lebih kecil dengan metode manual dan bantuan alat berupa pacul, linggis dan karung.Pengurasan saluran dilakukan untuk mengatasi sedimentasi lumpur padat dan sampah. Tindakan ini bertujuan meningkatkan kapasitas saluran, mencegah penyumbatan, serta mengurangi genangan air menjelang musim hujan.Saluran yang bersih memungkinkan air hujan mengalir lancar menuju kali besar, sehingga meminimalisir risiko genangan di pemukiman. Pengurasan ini merupakan langkah rutin yang diharapkan dapat menjaga sistem drainase kota tetap optimal.Kendati demikian, upaya optimalisasi saluran tidak akan maksimal jika masih terapat sampah yang menyumbat saluran. Untuk itu kepada seluruh masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah ke saluran air agar fungsi pengurasan maksimal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya antisipatif sebagai upaya mitigasi banjir pada situasi cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi. Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada 26–27 Maret 2026.  Sejumlah wilayah di Jakarta bahkan masuk kategori Siaga akibat potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berisiko menimbulkan dampak hidrometeorologi.Adapun langkah mitigasi risiko banjir di Jakarta dilakukan di antaranya melalui optimalisasi infrastruktur pengendali banjir seperti penyiagaan pompa, penerapan sistem polder, dan juga pemeliharaan badan air agar dapat berfungsi optimal.Penyiagaan Pompa BanjirPenyiagaan sarana dan prasarana pengendali banjir juga terus dilakukan, seperti penyiagaan pompa, baik pompa stasioner, pompa mobile serta pintu air agar dapat bekerja maksimal saat kondisi pra maupun saat penanganan banjir.Berdasarkan data hingga 13 Maret 2026, tercatat ada 668 unit pompa stasioner yang tersebar di 243 lokasi. Kemudian terdapat 537 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner.PengerukanUntuk mengoptimalkan fungsi drainase, Dinas SDA telah melakukan pengerukan di infrastruktur pengendali banjir seperti kali/sungai serta waduk/situ/embung.Berdasarkan data hingga 13 Maret 2026, volume pengerukan di sungai/kali dan waduk/situ/embung yang dilakukan di 5 kota administrasi Jakarta telah mencapai 123.393 meter kubik (M3). Kegiatan pengerukan ini dimulai sejak 2 Januari 2026 dan akan terus diperluas di waduk/situ/embung serta sungai/kali lainnya guna meningkatkan daya tampung badan air. Sementara itu sepanjang 2025 total volume pengerukan mencapai 919.173 meter kubik.Guna mendukung kegiatan pengerukan ini, Dinas SDA memiliki alat berat dan dump truck dengan rincian sebagai berikut.Alat berat excavator: 260 unitDump truck: 465 unitPenyiagaan Satgas SDADinas SDA juga menyiagakan Satgas (Pasukan Biru) yang siap bergerak jika terjadi banjir. Penyiagaan Satuan Tugas/Satgas di lapangan juga dilakukan sebagai langkah mitigasi banjir serta mendukung operasional pompa agar genangan dapat segera ditanangani dengan cepat. Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali.Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Masyarakat juga dapat mengakses aplikasi JAKI atau menghubungi 112 jika mendapatkan kondisi darurat.

Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Jakarta Timur akan membangun inlet saluran menuju Waduk Cilangkap Giri Kencana dari saluran di sekitar waduk. Saat ini, saluran dari perumahan warga masih belum terubung sehingga membuat sistem drainase di kawasan tersebut belum optimal.Upaya tersebut sekaligus merespons kejadian banjir di wilayah Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada Sabtu (21/3/2026) lalu, akibat hujan ekstrem 178 mm/hari dengan durasi yang cukup lama.Sebagai upaya penanganan genangan, petugas di lapangan telah membuka pintu air inlet Waduk Cilangkap Giri Kencana dan menutup oulet waduk guna mengatur debit air yang dapat ditampung.Waduk Cilangkap Giri Kencana telah beroperasi sebagai infrastruktur pengendali banjir di kawasan tersebut. Namun karena kondisi saluran yang belum terhubung ke Waduk Cilangkap Giri Kencana membuat sistem drainase di wilayah sekitar waduk belum berfungsi sepenuhnya, sehingga terjadi banjir.Pembangunan inlet saluran ini diharapkan dapat segera dilaksanakan agar potensi banjir di wilayah tersebut dapat diatasi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jumat (13/3/2026). Dalam peresmian ini, Gubernur didampingi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan; Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum; Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Mustajab.Ia menyampaikan bahwa pembangunan SPALD ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan, khususnya di wilayah kepulauan.“Infrastruktur sanitasi seperti SPALD ini sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus kebersihan lingkungan di Kepulauan Seribu,” ucapnya.Terdapat lima zona IPAL eksisting yang dibangun pada 2012 hingga 2013 dan berkapasitas total 195 m³ per hari. Namun berdasarkan inspeksi di lapangan, ditemukan bahwa IPAL zona 2 dan zona 3 melayani di luar kapasitas semestinya.Zona 2 memiliki kapasitas 113 SR dan melayani 245 SR. Sedangkan zona 3 berkapasitas 113 SR dan melayani 129 SR. Karena itu, terjadi over capacity dan perlu dilakukan pengembangan melalui pembangunan dan peningkatan SPALD Pulau Pramuka.Pembangunan dan peningkatan SPALD di Pulau Pramuka diharapkan dapat menjadi sarana pengolahan air limbah domestik agar lebih maksimal dan memiliki fungsi ekologis dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta masyarakat setempat.Melalui peningkatan SPALD ini maka akan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan warga, mengurangi pencemaran laut dan bau tidak sedap, mendukung pariwisata bersih dan berkelanjutan, dan menjadi prototype pengelolaan SPALD terpadu di wilayah Kepulauan Seribu.