Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan JakTirta sebagai proyek pengendalian banjir dan rob untuk Tahun Anggaran 2025-2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah ini lewat penandatanganan kontrak dan pencanangan yang dialaksanakan di Balai Agung, Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, pada Rabu (24/12/2025) lalu.“Penandatanganan kontrak dan pencanangan kontrak yang menurut saya ini adalah awal yang baik, yang biasanya tidak dilakukan di akhir tahun, tapi ini dilakukan. Apalagi tadi kalau disebut nilainya cukup besar,” ucapnya.Ia pun mengapresiasi langkah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dengan kehadiran proyek ini. Sebab menurut Gubernur, proyek ini mencerminkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan dan pengendalian banjir yang terukur dan terencana dengan baik.“Dan yang saya senang adalah, planning kita, rencana kita untuk mengatasi banjir ini tidak bersifat sporadis. Tidak bersifat hanya jangka pendek. Tetapi lebih ke jangka menengah.”“Penanganan banjir di Jakarta sekali lagi tidak bisa hanya bersifat jangka pendek. Atau kalau terjadi banjir, baru kemudian kita tergopoh-gopoh. Maka saya sampaikan kepada jajaran Sumber Daya Air, kepada Bu Ika dan semuanya, untuk penanganannya lebih menengah,” ujarnya.Adapun JakTirta merupakan proyek pengendalian banjir dan rob jangka menengah untuk Tahun Anggaran 2025-2027 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,62 triliun.Kegiatan dalam proyek JakTirta terdiri dari sembilan paket pembangunan sistem polder di 13 lokasi dengan penambahan 63 unit pompa baru, dua paket pembangunan embung di tiga lokasi, dua paket pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang dua kilometer, serta revitalisasi sungai sepanjang dua kilometer.Untuk pelaksanaan pekerjaan, sejumlah BUMN dan perusahaan swasta dilibatkan sebagai penyedia jasa konstruksi. Perusahaan tersebut antara lain PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Jaya Konstruksi, PT Modern Widya Technical, dan PT Suburo Jayana Indah Corp.Proyek ini menghadirkan berbagai macam infrastruktur pengendalian banjir yang terdiri dari pembangunan sistem polder, sarana dan prasarana kali/sungai serta pembangunan embung/waduk sebagai sistem pengelolaan terpadu untuk mengatur limpasan, menyerap dan menyalurkan air secara presisi.Melalui proyek ini, sistem polder, kali/sungai, embung/waduk tidak hanya dibangun sebagai penahan banjir, tetapi juga sebagai ruang peradaban baru di mana masyarakat bisa beraktivitas, tinggal, dan berinteraksi secara harmonis dengan air