Berita & Artikel

Jajaran Komisi D DPRD DKI Jakarta meninjau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pulau Pramuka dan Fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Kabupaten Kepulauan Seribu, pada Senin (13/7/2026).Tinjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan pengawasan agar layanan berjalan baik dan berkelanjutan.Melalui fasilitas SWRO, air laut diolah menjadi air bersih, sementara SPALD membantu mengelola air limbah agar tidak mencemari lingkungan dan perairan sekitar.Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terus mengoptimalkan layanan air bersih dan pengelolaan air limbah di Kepulauan Seribu guna mendukung kebutuhan warga serta menjaga kebersihan lingkungan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta terus mengakselerasi progres normalisasi Kali Ciliwung. Pada Jumat (10/7/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau Kali Ciliwung segmen Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Peninjauan dilakukan untuk mengecek langsung lokasi pembongkaran bangunan yang telah dibebaskan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung."Ini adalah kali kedua saya datang ke tempat ini dan alhamdulillah progresnya cukup baik," ucapnya.Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 62 bidang tanah yang sudah dibebaskan dari total target 170 bidang. Percepatan pembebasan tanah di Kelurahan Cawang menjadi langkah strategis untuk melanjutkan pembangunan tanggul sekaligus memperkuat upaya pengendalian banjir di Jakarta."Mudah-mudahan upaya ini dapat memperbesar kapasitas aliran sungai sehingga ketika terjadi banjir, dampaknya tidak lagi seperti sebelumnya. Inilah cara penanganan banjir dalam jangka menengah dan panjang," ujarnya.Selain di Kali Ciliwung, lanjut dia, normalisasi juga dilakukan di sungai maupun kali lainnya, seperti di Kali Krukut dan juga Kali Cakung Lama. Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran senilai Rp300 miliar pada 2026 untuk mendukung pembebasan lahan dan penanganan Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama.“Program ini akan terus dilanjutkan dengan dukungan anggaran pada 2027 guna mempercepat pengendalian banjir di Jakarta. Apabila target tersebut tercapai, maka pada tahun 2027, bertepatan dengan HUT ke-500 Kota Jakarta, normalisasi salah satu sumbu utama Sungai Ciliwung di kawasan Cawang dapat terwujud," tuturnya.Normalisasi sungai merupakan program penanganan banjir dalam jangka menengah dan panjang. Tidak hanya dilanjutkan di Kali Ciliwung, program ini juga akan dilakukan di Kali Krukut dan Kali Cakung Lama, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta pada 2029.Sepanjang 2026, Pemprov DKI Jakarta melakukan proses pembebasan lahan sepanjang dua kilometer yang berada di Kelurahan Cawang, Rawajati, dan Pengadegan. Proses pembebasan lahan di Kelurahan Cawang menjadi percontohan model pembebasan lainnya yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta di 14 kelurahan.Empat Lokasi yang telah ditetapkan untuk dibebaskan yaitu Kelurahan Cawang, Rawajati, Pengadegan, dan Cililitan. Sementara sepuluh kelurahan lainnya masih dalam proses penyusunan dokumen pengadaan tanah sebelum penetapan lokasi.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melakukan survei dan pengukuran di lokasi jalan amblas yang berada di bantaran Kali Sunter, wilayah Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu, 8 Juli 2026.Kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk memastikan penanganan dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran.Tim melakukan pengukuran guna mengetahui kondisi topografi kawasan, lebar aliran Kali Sunter, serta mengidentifikasi tingkat kerusakan yang terjadi.Selain itu, petugas juga mengukur panjang area yang mengalami keretakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis perbaikan.Data hasil survei dan pengukuran tersebut akan menjadi acuan dalam persiapan penanganan permanen, termasuk perbaikan tanggul agar kondisi infrastruktur di lokasi dapat kembali aman dan berfungsi dengan baik.Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas SDA DKI Jakarta akan melakukan perbaikan perkuatan tanggul dan berkoordinasi dengan Kementerian PU melalui BBWSCC yang memiliki kewenangan pengelolaan Kali Sunter.Kondisi ini memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, sehingga saat ini sedang tahapan persiapan penanganan untuk perbaikan tanggul secara permanen yang akan dilaksanakan tahun ini oleh Dinas SDA Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya mitigasi banjir yang mana satu di antarnya dengan terus menjalankan program normalisasi kali.Pada Senin (29/6/2026) kemarin, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengadaan (UP) Tanah SDA melaksanakan Konsultasi Publik untuk pengadaan tanah normalisasi Kali Krukut.Kegiatan Konsultasi Publik ini bertujuan membuka ruang diskusi sekaligus untuk mendapatkan masukan dan tanggapan serta persetujuan masyarakat terkait rencana normalisasi Kali Krukut khususnya di segmen Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan.“Kita saat ini berada di tahapan persiapan. Saat ini sedang kita laksanakan yaitu Konsultasi Publik untuk meminta persetujuan dari bapak-ibu untuk nanti di step berikutnya kita lakukan penerbitan lokasi (Penlok),” kata Kepala UP Tanah Dinas SDA DKI Jakarta, Ibnu Affan saat membuka kegiatan tersebut.Terdapat 75 bidang tanah di wilayah RW001, RW002 dan RW 003 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan luas total kurang lebih 1,67 hektare (ha) yang akan terdampak normalisasi Kali Krukut ini.Normalisasi Kali Krukut dilakukan guna mereduksi dampak terjadinya luapan air Kali Krukut yang dapat menimbulkan kerugian materiel dan imateriel warga di pinggir Kali Krukut. Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur (sarana dan prasarana) pengendalian banjir serta ruang terbuka sebagai ruang interaksi sosial warga sekitar Kali Krukut.Program normalisasi ini mencakup pelebaran sungai, penataan bantaran dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Sebab Kali Krukut memiliki peran yang sangat penting bagi jalur pengendalian banjir.Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penyebab banjir di Kali Krukut segmen Kel. Petogogan, yang bahkan bisa berdampak juga ke area hulunya, yakni kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yang mana banjir dipicu oleh penyempitan kali/sungai, perubahan tata guna lahan, dan intensitas hujan yang meningkat.Ia pun berharap masyarakat berpartisipasi aktif dalam konsultasi publik pengadaan tanah ini agar setiap tahapan normalisasi Kali Krukut di segmen Kel. Petogogan ini dapat berjalan lancar dan sesuai rencana.

Pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Kali/Sungai Grogol Segmen Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, diapresiasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah penyelesaian banjir sekaligus sebagai percontohan penataan kawasan kumuh.Demikian disampaikannya saat meninjau proses pembangunan prasarana dan sarana Kali Grogol Segmen Kemanggisan pada Kamis (2/7/2026) lalu.“Saya ingin memberikan apresiasi. Inilah salah satu contoh role model untuk penyelesaian persoalan di lapangan," ucap Gubernur Pramono.Setelah pembangunan sarana dan penataan di kawasan ini rampung dikerjakan, Pramono menegaskan agar tidak ada lagi bangunan liar di sekitar. Karena itu, ia menginstruksikan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Barat agar bersama-sama menjaga kawasan ini."Dan nanti kalau jalannya sudah selesai, tidak diperbolehkan siapa pun membuat bangunan liar di atas jalan ini," ujarnya.Selain itu, Pramono juga meminta jajaran terkait untuk membangun taman dan melakukan penghijauan di kawasan ini.Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyampaikan, total anggaran yang disiapkan untuk pengerjaan proyek ini sekitar Rp62 miliar, dengan skema multi-years dari 2025 hingga Desember 2026."Anggarannya sudah disediakan sampai dengan Desember 2026 untuk segmen ini dengan panjang kurang lebih 1.072 meter," kata Ika.Sebelum proyek ini dikerjakan, Dinas SDA telah melakukan pengerukan di Kali Grogol dengan kedalaman sekitar satu meter.Untuk diketahui, sebelumnya banjir sering terjadi di kawasan ini akibat luapan Kali Grogol. Selain itu, kondisi bantaran Kali Grogol di beberapa segmen berpotensi longsor.Karena itu, pembangunan tanggul penahan tanah dilakukan untuk menjaga stabilitas bantaran sungai dan mencegah terjadinya longsor, sekaligus menjaga dari luapan banjir.

Sebagai kota pesisir dengan populasi sekitar 11 juta jiwa, Jakarta memiliki hubungan yang sangat erat dengan air. Kota ini berada di hilir 13 sungai yang mengalir dari wilayah hulu menuju laut, sekaligus menghadapi ancaman banjir rob, curah hujan ekstrem, penurunan muka tanah, dan keterbatasan kapasitas drainase.Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas hujan di Jakarta dapat mencapai 250–377 mm hanya dalam empat jam, sementara kapasitas sistem drainase yang ada berkisar antara 100–150 mm. Di sisi lain, penurunan muka tanah yang mencapai 8–20 cm per tahun memperbesar risiko genangan dan banjir, terutama di wilayah pesisir utara.Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan air sebagai salah satu agenda utama pembangunan Jakarta, tidak hanya untuk mengurangi risiko banjir tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Membangun Sistem Infrastruktur Pengendalian Banjir yang TerintegrasiPada acara World Cities Summit 2026 di Singapore beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai lapisan infrastruktur pengelolaan air untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.Upaya yang dilakukan mencakup pengelolaan sungai dan saluran drainase, pembangunan waduk dan kolam retensi, pengoperasian sistem polder dan pompa, serta perlindungan pesisir melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).Pendekatan ini penting karena banyak wilayah Jakarta berada pada elevasi rendah sehingga air tidak dapat mengalir secara alami melalui gravitasi. Dalam kondisi tersebut, pompa menjadi komponen penting. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan saluran yang memadai, kapasitas tampungan air yang cukup, kondisi sungai yang baik, dan perlindungan dari intrusi air laut.“Oleh karena itu, Jakarta terus bergerak menuju sistem pengelolaan air yang lebih terintegrasi, di mana seluruh komponen bekerja sebagai satu kesatuan.” Mengembalikan Ruang untuk Air Melalui Solusi Berbasis AlamSelain pembangunan infrastruktur fisik, Jakarta menyadari bahwa ketahanan kota tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknis atau grey infrastructure.Saat ini ruang terbuka hijau Jakarta mencapai sekitar 5,6 persen dari luas wilayah kota atau sekitar 3.703,6 hektare. Meskipun menunjukkan peningkatan, angka tersebut masih menggambarkan keterbatasan ruang hijau dan ruang biru yang tersedia.Karena itu, Jakarta berupaya mengembalikan fungsi ruang biru dan hijau melalui pembangunan waduk, koridor sungai, kawasan tampungan air, serta ruang terbuka publik yang terintegrasi dengan fungsi pengendalian banjir.Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat, serta memperkuat hubungan warga dengan alam.Di wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu, pendekatan serupa diterapkan melalui rehabilitasi dan penanaman mangrove. Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan pesisir yang efektif tidak hanya bergantung pada struktur beton, tetapi juga pada kekuatan ekosistem alami. Tata Guna Lahan dan Dimensi Sosial Ketahanan KotaPengelolaan air tidak dapat dipisahkan dari tata guna lahan. Pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat telah mengurangi ruang alami bagi air untuk meresap dan mengalir. Karena itu, normalisasi sungai, perluasan waduk, dan pengembangan ruang biru-hijau sering kali membutuhkan proses pengadaan lahan.Salah satu contoh yang sedang berjalan adalah penataan kawasan Sungai Ciliwung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan inventarisasi lahan dan penyusunan kebijakan untuk mendukung penataan kawasan bantaran sungai.Masyarakat yang memiliki dasar hukum atas lahannya akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan, sementara warga yang tidak memiliki dasar hukum diberikan opsi relokasi ke rumah susun yang disediakan pemerintah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketahanan kota bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat. Meningkatkan Kualitas Air Melalui Pengelolaan Air LimbahKetahanan air perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kelebihan air, tetapi juga kualitas air yang tersedia. Melalui Jakarta Sewerage Development Project, Jakarta tengah membangun sistem pengelolaan air limbah terpusat yang memisahkan jaringan drainase dari jaringan air limbah domestik. Proyek ini mencakup pembangunan jaringan perpipaan dari rumah dan bangunan menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat.Beberapa spesifikasi utama proyek tersebut meliputi: Luas IPALD: 3,9 hektare Kapasitas pengolahan: 240.000 m³ per hari Panjang jaringan perpipaan: 78.501 meter Target pelayanan: 989.389 jiwa Proyek percontohan: 1.000 sambungan rumah Melalui sistem ini, pencemaran sungai dapat dikurangi, kualitas lingkungan meningkat, dan kesehatan masyarakat menjadi lebih terjamin. Ketahanan Kota Melalui Layanan Publik yang ResponsifKetahanan kota juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merespons kondisi darurat. Jakarta memiliki Pasukan Biru yang bertugas menangani berbagai persoalan di lapangan, termasuk genangan dan gangguan drainase. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan kejadian banjir melalui aplikasi JAKI sehingga pemerintah dapat memantau, memverifikasi, dan merespons laporan secara lebih cepat.Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketahanan tidak hanya dibangun melalui proyek jangka panjang, tetapi juga melalui kehadiran layanan publik yang responsif sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Pelajaran dari Pengalaman JakartaDari pengalaman Jakarta, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik oleh kota-kota lain.Pertama, pengelolaan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Upaya di wilayah perkotaan tidak akan efektif tanpa perlindungan kawasan resapan dan pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah hulu.Kedua, infrastruktur fisik dan solusi berbasis alam harus berjalan secara bersamaan. Pompa, tanggul, dan drainase tetap diperlukan, tetapi harus dilengkapi dengan ruang hijau, ruang biru, dan restorasi ekosistem.Ketiga, tata ruang dan kebijakan perumahan merupakan bagian penting dari strategi ketahanan air. Penataan bantaran sungai dan pengadaan lahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan.Keempat, pengelolaan air harus terhubung dengan sektor lain seperti sanitasi, transportasi, ruang publik, dan pelayanan masyarakat. Prioritas Jakarta dalam 10–15 Tahun MendatangDalam satu hingga satu setengah dekade ke depan, prioritas utama Jakarta adalah membangun sistem ketahanan air yang semakin terintegrasi.Beberapa agenda strategis yang perlu diprioritaskan meliputi: Mempercepat perlindungan kawasan resapan air dan daerah hulu. Menyelesaikan penataan bantaran sungai dan normalisasi sungai utama. Memperluas kapasitas waduk, kolam retensi, dan ruang tampungan air perkotaan. Memperkuat sistem polder, pompa, dan tanggul laut untuk menghadapi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut. Mempercepat pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat. Meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Mengintegrasikan infrastruktur air dengan transportasi publik dan ruang kota. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Jakarta masih berada dalam proses menuju kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi memang besar, mulai dari banjir, penurunan muka tanah, hingga tekanan urbanisasi yang terus meningkat.Namun pengalaman Jakarta menunjukkan bahwa ketahanan kota tidak dapat dibangun hanya melalui proyek infrastruktur semata. Ketahanan memerlukan integrasi antara pengelolaan air, tata ruang, perlindungan ekosistem, perumahan, sanitasi, transportasi, dan pelayanan publik.Dengan pendekatan yang terintegrasi serta kolaborasi yang berkelanjutan, Jakarta memiliki peluang untuk berkembang menjadi kota yang lebih aman, tangguh, dan layak huni bagi generasi mendatang.

Penurunan muka tanah masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Jakarta, terutama di kawasan pesisir utara yang selama ini rentan terhadap banjir rob. Berdasarkan hasil pemantauan geodetik pada 255 titik GPS yang dilakukan pada tahun 2023, rata-rata laju penurunan tanah di Jakarta tercatat sekitar 4 sentimeter per tahun. Adapun laju penurunan tertinggi ditemukan di kawasan Muara Baru yang mencapai sekitar 10 sentimeter per tahun.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus melakukan pemantauan penurunan muka tanah secara berkala setiap tahun guna memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai dinamika kondisi tanah di berbagai wilayah Jakarta. Pemantauan terbaru dijadwalkan kembali dilaksanakan pada Agustus 2026.Hasil pemantauan dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa secara umum tren penurunan muka tanah di Jakarta mulai melambat, khususnya di beberapa kawasan perkotaan bagian tengah. Meski demikian, kondisi di wilayah pesisir utara masih memerlukan perhatian serius karena laju penurunan tanah di kawasan tersebut masih tergolong signifikan dan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu.Salah satu wilayah yang terus menjadi fokus pemantauan adalah Muara Angke. Pada tahun 2023, laju penurunan tanah di kawasan ini sempat mencapai sekitar 7 sentimeter per tahun. Namun berdasarkan hasil pemantauan terkini pada tahun 2026, angka tersebut menunjukkan perbaikan dan melandai menjadi sekitar 4,5 sentimeter per tahun.Penurunan tanah di Muara Angke dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara alami, kawasan pesisir Jakarta tersusun atas lapisan sedimen muda yang masih mengalami proses pemadatan atau konsolidasi. Selain itu, tingginya aktivitas ekonomi dan kepadatan infrastruktur di kawasan tersebut turut memberikan beban tambahan terhadap lapisan tanah. Muara Angke sendiri merupakan kawasan yang memiliki aktivitas pelabuhan perikanan, industri pengolahan hasil laut, hingga permukiman yang padat.Faktor lain yang turut berkontribusi adalah pemanfaatan air tanah yang berlebihan pada masa lalu. Pengambilan air tanah dalam jumlah besar menyebabkan berkurangnya tekanan hidrolik di dalam lapisan tanah sehingga mempercepat proses penurunan muka tanah. Karena itu, pengendalian pemanfaatan air tanah menjadi salah satu langkah penting dalam upaya menekan laju penurunan tanah di Jakarta.Perlambatan yang mulai terlihat di sejumlah kawasan perkotaan dinilai sebagai dampak positif dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan, termasuk pengetatan regulasi pengambilan air tanah serta perluasan layanan air bersih perpipaan yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat wilayah pesisir utara masih menghadapi risiko yang cukup tinggi.Penurunan muka tanah erat kaitannya dengan fenomena banjir rob yang kerap terjadi di Jakarta Utara. Ketika permukaan tanah terus mengalami penurunan, elevasi daratan terhadap muka air laut menjadi semakin rendah. Akibatnya, air laut lebih mudah masuk ke daratan saat terjadi pasang, sehingga meningkatkan risiko genangan dan banjir rob di kawasan pesisir.Dibandingkan dengan beberapa kawasan lain di Jakarta Utara, kondisi Muara Angke masih berada dalam kategori yang perlu mendapatkan perhatian. Pada tahun 2025, laju penurunan tanah di Muara Angke tercatat sekitar 4,5 sentimeter per tahun. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding Pantai Mutiara yang berada di kisaran 4 sentimeter per tahun dan Cengkareng Barat sebesar 3,1 sentimeter per tahun, namun lebih rendah dibandingkan Pluit yang mencapai sekitar 5,5 sentimeter per tahun.Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir rob, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui pembangunan jalan mitigasi di kawasan Muara Angke. Infrastruktur tersebut terbukti efektif mengurangi limpasan air laut yang sebelumnya langsung masuk ke kawasan permukiman ketika terjadi pasang tinggi.Pembangunan jalan mitigasi, khususnya di kawasan Jalan Dermaga Ujung 1 sisi laut, bertujuan untuk menahan limpasan rob agar tidak langsung menggenangi wilayah permukiman di sisi darat. Kehadiran infrastruktur ini menjadi salah satu bentuk perlindungan awal bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi ancaman genangan akibat pasang laut.Meski demikian, pembangunan jalan mitigasi bukanlah solusi tunggal. Penanganan jangka panjang kawasan pesisir Jakarta akan dilakukan melalui pembangunan tanggul pengaman pantai yang merupakan bagian dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Program ini dirancang untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman banjir rob sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan lingkungan.Tanggul pengaman pantai memiliki peran penting dalam menahan masuknya air laut ke daratan dan mengurangi risiko genangan di kawasan yang rentan. Namun keberhasilan upaya tersebut tidak dapat bergantung pada pembangunan fisik semata. Pengendalian pemanfaatan air tanah serta perluasan jaringan air perpipaan tetap menjadi faktor penting agar laju penurunan tanah dapat terus ditekan dan perlindungan kawasan pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan.Masyarakat pesisir selama ini telah melakukan berbagai upaya adaptasi secara mandiri, termasuk meninggikan rumah secara bertahap untuk menghadapi banjir rob yang terus berulang. Namun kondisi tersebut tidak dapat menjadi solusi permanen. Karena itu, berbagai program perlindungan dan penataan kawasan pesisir terus dilakukan agar masyarakat dapat tinggal dan beraktivitas dengan lebih aman di masa mendatang.Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat dan para stakeholder masih terus melakukan kajian terhadap berbagai opsi penanganan kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir rob dan penurunan tanah.Saat ini, fokus utama tetap diarahkan pada penguatan ketahanan kawasan melalui pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, pengendalian faktor penyebab penurunan tanah, serta peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Dengan kombinasi berbagai langkah tersebut, diharapkan risiko banjir rob dan dampak penurunan muka tanah di Jakarta dapat semakin berkurang secara bertahap dan berkelanjutan.

Infrastruktur pengendalian banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperoleh pengakuan di tingkat internasional. Melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), Jakarta berhasil meraih predikat Runner-up pertama dalam kategori Hybrid Infrastructure berlandaskan Nature-based Solutions (NbS) pada gelaran Venice Climate Week 2026 yang berlangsung di Venice, Italia, pada 3–8 Juni 2026.Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi pengembangan RLS Brigif yang dinilai sebagai infrastruktur hibrida yang tidak hanya berfungsi mengurangi risiko banjir, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat multifungsi, adaptif, dan berketahanan terhadap dampak perubahan iklim global.Keberhasilan Jakarta menembus posisi finalis dan meraih runner-up pertama diperoleh setelah melalui proses seleksi yang ketat dengan melibatkan berbagai kota dan institusi dari berbagai negara. Capaian ini menjadi bukti bahwa infrastruktur embung dan waduk yang dikembangkan Dinas SDA DKI Jakarta telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai bagian dari solusi perkotaan yang mendukung adaptasi dan ketahanan iklim.Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Venice Climate Week bekerja sama dengan C40 Cities, sebuah jaringan yang beranggotakan lebih dari 100 kota besar dunia yang berkomitmen mempercepat aksi penanganan perubahan iklim dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.Selain menerima penghargaan, perwakilan Dinas SDA DKI Jakarta juga hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tingkat tinggi (high-level panel discussion) yang membahas pengembangan infrastruktur adaptif dan berketahanan terhadap perubahan iklim.Dalam forum tersebut, Jakarta berbagi pengalaman mengenai penerapan konsep nature-based solutions dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air serta strategi penguatan ketahanan kota menghadapi tantangan perubahan iklim.Partisipasi Jakarta dalam forum internasional ini sekaligus memperkuat posisi ibu kota sebagai kota yang aktif mendorong inovasi pembangunan berkelanjutan. Pengakuan yang diberikan kepada RLS Brigif menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan fungsi teknis, manfaat lingkungan, dan kebutuhan masyarakat semakin mendapat perhatian di tingkat global.Prestasi ini juga sejalan dengan visi Jakarta untuk menjadi kota global yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan, termasuk risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.Melalui pengembangan waduk, embung, dan infrastruktur sumber daya air yang adaptif, Jakarta terus memperkuat upaya mitigasi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan perkotaan secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperluas kerja sama internasional untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjajaki peluang kolaborasi dengan mitra strategis dari Jepang dalam bidang pengelolaan sumber daya air dan pengendalian banjir pesisir.Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang bersama Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo ke infrastruktur pengendali banjir rob yang dibangun Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Tanggul Pantai NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) Fase A di Ancol Seafront, pada Sabtu 6 Juni 2026.Kunjungan ini menjadi momentum untuk melihat secara langsung berbagai upaya pengendalian banjir pesisir yang telah dilakukan di Jakarta sekaligus membahas peluang kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan berbagai pihak di Jepang.Dalam kunjungan tersebut, delegasi memperoleh gambaran mengenai strategi pengelolaan wilayah pesisir yang diterapkan Jakarta dalam menghadapi ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim yang semakin kompleks.Pengalaman Jepang dalam pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur ketahanan bencana dinilai dapat menjadi referensi penting bagi Jakarta dalam memperkuat sistem perlindungan wilayah pesisir.Penjajakan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap kolaborasi internasional. Selain sektor pengelolaan sumber daya air, Jakarta dan Jepang juga memiliki peluang kerja sama pada bidang transportasi, investasi, dan lingkungan hidup.Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, tengah merencanakan penyelenggaraan Pertemuan Bisnis Jepang–Jakarta.Forum tersebut akan menjadi wadah untuk mempertemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mitra strategis Jepang guna menjajaki berbagai peluang investasi dan kerja sama pembangunan.Pertemuan bisnis tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara Jakarta dan Jepang, sekaligus memperkenalkan proyek-proyek prioritas Pemprov DKI Jakarta yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan membuka peluang investasi dan kolaborasi konkret yang dapat mendukung pembangunan Jakarta secara berkelanjutan.Melalui penguatan kemitraan internasional dan pertukaran pengetahuan, Jakarta berupaya membangun ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta risiko banjir pesisir di masa mendatang. Kerja sama dengan Jepang diharapkan tidak hanya menghasilkan investasi, tetapi juga transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan solusi inovatif untuk mendukung pembangunan perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kolaborasi lintas negara menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Jakarta yang lebih aman, nyaman, dan berdaya saing global, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.