Berita & Artikel

Sejumlah waduk/situ/embung di Jakarta punya peluang untuk dijadikan tempat wisata alam atau ekowisata. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Nelson dalam Podcast Rabu Belajar, Rabu 25 Februari 2026.“Jadi apakah pemanfaatan waduk melalui kerja sama dengan masyarakat bisa dilakukan untuk pembuatan ekowisata? Sebetulnya ke depan ini mungkin bisa dilakukan,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa untuk menerapkan ketentuan terkait kawasan ekowisata tersebut perlu dilakukan sejumlah persiapan.“Untuk saat ini kita memang harus menyiapkan mekanisme regulasinya,” kata Nelson.Waduk/situ/embung di Jakarta, sambung dia, sudah didesain tidak hanya sebagai penampung debit air lebih saat hujan, melainkan juga sebagai konservasi air baku hingga ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.Sebagian waduk/situ/embung kini dilengkapi area untuk publik misalnya trek jogging, ruang terbuka hijau (RTH), dan lainnya. Sebab, pendekatan pengelolaan air yang mengintegrasikan ekosistem alami dengan infrastruktur buatan sehingga lebih adaptif terhadap perubahan alam (solusi berbasis alam/Nature-Based Solution (NBS) diterapkan.Dinas SDA DKI Jakarta saat ini sudah memiliki waduk/situ/embung yang mengarah pada konsep NBS seperti Ruang Limpah Sungai (RLS) Brigif di dan RLS Lebak Bulus Jakarta Selatan dan RLS Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Ada pula Embung Giri Kencana di Cilangkap, Jakarta Timur dan Embung Lapangan Merah di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Kemudian juga Waduk Aseni di Semanan, Jakarta Barat, yang belum lama ini dikunjungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.Selain itu, sejumlah waduk yang masih dibangun seperti Waduk Batu Bangkong, Waduk Bambu Hitam, Waduk Giri Kencana, dan Waduk Lapangan Merah juga mengarah pada konsep NBS.Berdasarkan data, saat ini terdapat 147 waduk/situ/embung yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 di antaranya berada di Jakarta Timur, 35 di Jakarta Selatan, 25 di Jakarta Utara, 23 di Jakarta Barat, dan 3 di Jakarta Pusat, dengan total luas embung/waduk terbangun mencapai 437,67 hektare dengan kapasitas tampungan sekitar 14.005.600 meter kubik.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta mengembangkan konsep Nature-Based Solution atau solusi berbasis alam dalam pembangunan waduk/situ/embung yang ada di Jakarta. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Nelson dalam Podcast Rabu Belajar, Rabu 25 Februari 2026.“Jadi memang Dinas Sumber Daya Air sudah mulai mencoba mencoba pembangunan atau peningkatan waduk-waduk kita mengarah ke NBS,” ucapnya.Waduk/situ/embung nantinya tidak hanya didesain sebagai pengendali banjir yang dapat menampung air saat debitnya berlebih, tetapi juga dapat berfungsi untuk konservasi air baku dan ruang terbuka yang dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat.Konsep NBS saat ini sedang naik daun di tingkat global. Namun untuk di nasional masih terus dibahas oleh kementerian dan lembaga. Di sisi lain, Nelson menilai bahwa solusi berbasis alam ini menjadi salah satu jalan keluar pengendalian banjir sekaligus menjaga ekosistem berkelanjutan.“Kita akan mencoba bagaimana pengendalian air ini sudah mengarah kepada pedoman NBS atau konsep-konsep NBS yang sudah berkembang di dunia global atau dunia internasional,” ujarnya.Dinas SDA DKI Jakarta saat ini sudah memiliki waduk/situ/embung yang mengarah pada konsep NBS seperti Ruang Limpah Sungai (RLS) Brigif di dan RLS Lebak Bulus Jakarta Selatan dan RLS Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Ada pula Embung Giri Kencana di Cilangkap, Jakarta Timur dan Embung Lapangan Merah di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Kemudian juga Waduk Aseni di Semanan, Jakarta Barat, yang belum lama ini dikunjungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.Selain itu, sejumlah waduk yang masih dibangun seperti Waduk Batu Bangkong, Waduk Bambu Hitam, Waduk Giri Kencana, dan Waduk Lapangan Merah juga mengarah pada konsep NBS.“Itu semuanya sudah mengarah ke konsep-konsep menuju NBS, di mana kawasan waduk atau embung ini tidak semata-mata menjadi hanya untuk pengendalian banjir atau air saja, tapi di sana juga sudah bisa menjadi ruang-ruang publik yang bisa diakses masyarakat sehingga menjadi ruang untuk berinteraksi jauh lebih baik dari era sebelumnya,” kata Nelson.Berdasarkan data, saat ini terdapat 147 waduk/situ/embung yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 di antaranya berada di Jakarta Timur, 35 di Jakarta Selatan, 25 di Jakarta Utara, 23 di Jakarta Barat, dan 3 di Jakarta Pusat, dengan total luas embung/waduk terbangun mencapai 437,67 hektare dengan kapasitas tampungan sekitar 14.005.600 meter kubik.

Upaya pengendalian banjir di Jakarta terus dilanjutkan, salah satunya melalui normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang. Sebagai bagian dari proses tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembayaran uang pengganti atau ganti rugi kepada warga terdampak proyek normalisasi.Hingga 25 Februari 2026 ini, tercatat sebanyak 35 bidang tanah milik warga di RW 03 Kelurahan Cawang sudah dibebaskan. Pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui rekening bank. Penyerahan buku tabungan dan kartu ATM kepada warga menjadi simbol bahwa hak masyarakat telah dipenuhi.Warga yang sudah menerima uang pengganti ini diberikan waktu kurang lebih dua pekan untuk mengosongkan bangunan. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mendukung percepatan penataan sungai. Proses ini diawali dengan pendataan, pengukuran, serta penilaian lahan oleh tim appraisal independen untuk memastikan nilai yang diberikan sesuai dan transparan.Normalisasi sungai/kali diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap permasalahan banjir, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengelolaan sungai yang lebih aman, tertata, dan berkelanjutan guna mendukung perkembangan wilayah perkotaan di masa mendatang.Kegiatan normalisasi sungai/kali ini dilakukan Pemrpov DKI bekerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas SDA DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan pembebasan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sedangkan pekerjaan fisiknya seperti pembangunan tanggul dan pendukungnya dilakukan oleh Kementerian PU melalui BBWSCC.Seluruh kegiatan normalisasi dilakukan secara berkelanjutan.Kegiatan Pengadaan Tanah untuk mendukung upaya normalisasi kali terus berproses pada tahun 2026 sampai dengan 2027 dan harapannya dapat dilaksanakan pada 2028 sampai dengan 2029.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan pengerukan di waduk/situ/embung serta sungai/kali yang tersebar di 5 Kota Administrasi Jakarta. Kegiatan pengerukan ini dimulai sejak 2 Januari 2026 dan akan terus diperluas di waduk/situ/embung serta sungai/kali lainnya guna meningkatkan daya tampung badan air.Berdasarkan data hingga 6 Februari 2026, volume pengerukan di sungai/kali dan waduk/situ/embung yang dilakukan di 5 kota administrasi Jakarta telah mencapai 55.300 meter kubik (M3).Adapun pengerukan dilakukan di 149 titik dengan rincian sebagai berikut:59 titik di Jakarta Timur 45 titik di Jakarta Barat 14 titik di Jakarta Utara 24 titik di Jakarta Selatan 7 titik di Jakarta PusatPengerukan di waduk/situ/embung dilakukan dengan mengangkut sedimen lumpur yang mengendap untuk memaksimalkan kembali daya tampung waduk/situ/embung.Sementara pengerukan sungai/kali penting untuk menghilangkan sedimen, sampah, dan polutan, memperlancar aliran air, mencegah banjir, serta menjaga kesehatan lingkungan dan ekosistem sungai.Ketika sungai/kali dikeruk, kedalamannya akan kembali seperti semula, memungkinkan air mengalir dengan lancar, bahkan saat volume air meningkat akibat hujan deras. Dengan demikian, risiko banjir dapat diminimalkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta akan membangun sistem polder dan rumah pompa di Jl Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Pembangunan akan dilakukan di empat titik sepanjang Jalan Daan Mogot. Sebanyak 3 titik di Jalan Daan Mogot Km 13, Kel. Cengkareng Timur dan 1 titik di Rumah Pompa Departemen Agama (Depag) di Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng."Kami akan memasang pompa stasioner tiga di sini sekaligus, yaitu di Km 13, 13A, dan 13B," kata Gubernur Pramono Anung saat meninjau Jl Daan Mogot Km 13, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa (3/2/2026).Untuk di Km 13 akan dibangun 3 unit pompa dengan 1 meter kubik per detik. Kemudian di Km 13A dibangun 3 unit berkapasitas 0,5 meter kubik per detik dan di Km 13B sebanyak 3 unit berkapasitas 1 meter kubik per detik. Sedangkan untuk di Pompa Depag akan dibangun 4 unit pompa berkapasitas 1 meter kubik per detik. Sehingga kapasitas totalnya sebesar 11,5 meter kubik per detik.Selain rumah pompa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun saluran pendukung guna mengoptimalkan kinerja sistem polder. Saluran tersebut meliputi Saluran Gendong sisi utara dan sisi selatan masing-masing sepanjang kurang lebih dua kilometer, serta saluran penyeberangan (crossing) di Jalan Raya Daan Mogot.Pembangunan sistem polder dan rumah pompa Daan Mogot diharapkan menurunkan beban debit air pada Sistem Polder Cengkareng serta Polder Kapuk Poglar, sehingga kapasitas tampungan di kedua sistem tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal."Kami berharap dengan penanganan itu secara jangka pendek akan teratasi persoalan banjir yang ada di Daan Mogot KM 13 ini," ucap Pramono.Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyampaikan bahwa pembangunan sistem tata air di Km Jl Daan Mogot ini termasuk dalam salah satu paket pekerjaan JakTirta Project yang akan dikerjakan pada periode 2025-2027."Pembangunan Pompa Daan Mogot yang sudah bertanda tangan kontra tanggal 22 Desember 2025 dan merupakan bagian dari JakTirta Project," tuturnya.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan bahwa Waduk Aseni merupakan ruang terbuka biru (RTB) baru di Jakarta Barat yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga sebagai ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Demikian disampaikan Wagub saat mengunjungi Waduk Aseni di Jalan H. Aseni Raya, Kalideres, Jakarta Barat, pada Jumat (30/1).“Tujuan utamanya pengendalian banjir yang dilengkapi dengan ruang publik,” ucapnya.Waduk Aseni memiliki luas total 4,47 hektare, terdiri atas badan air seluas 1,7 hektare dengan kedalaman 4 meter dan area kering seluas 2,7 hektare. Dengan kapasitas tampung mencapai 69.600 meter kubik, Waduk Aseni diharapkan mampu mereduksi potensi banjir hingga 13,1 persen.Di kawasan waduk juga dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang direncanakan melayani sekitar 2.260 jiwa. IPAL tersebut memiliki kapasitas sekitar 470 meter kubik per hari yang menampung air limbah dari drainase kawasan sekitar waduk.Pembangunan Waduk Aseni bertujuan menambah kapasitas tampungan air hujan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber air baku, mengurangi debit aliran Kali Semanan, serta menyediakan ruang interaksi publik.“Ini akan menjadi tempat yang sangat baik. Warga setempat bisa memanfaatkannya,” kata Wagub Rano.Selain berfungsi sebagai pengelolaan sumber daya air dan pengendali banjir, Waduk Aseni dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti balai warga, toilet, musala, area bermain anak, serta area duduk berupa sunken plaza.Pembangunan Waduk Aseni saat ini masih dalam tahap penyelesaian (finishing). Wagub pun berharap pembanguannya akan segera rampung pada Maret 2026 ini agar dapat dimanfaatkan masyarakat.“Karena itu, fasilitas ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Namun, saya juga berpesan agar waduk ini dijaga dengan baik supaya manfaatnya berkelanjutan,” tuturnya.

Wilayah utara Jakarta teridentifikasi aman dari potensi banjir rob sepanjang Februari 2026 ini. Hal ini berdasarkan hasil pemodelan kondisi penurunan tanah, sea level rise, elevasi pesisir, dan pasang surut Teluk Jakarta.Pesisir Jakarta tidak berpotensi mengalami banjir rob karena pasang laut yang rendah, dengan pasang tertinggi 1,07 meter dari low water spring (LWS).Wilayah rentan yang tidak berpotensi banjir rob di antaranya:TanjunganMuara AngkeMuara BaruPasar IkanAncol Marina dan JISTanjung Priok dan Kali BaruMarundaMeski demikian, potensi banjir rob bergantung pada laju penurunan permukaan tanah serta upaya penanggulangan yang dilakukan.Adapun upaya mitigasi yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas SDA Jakarta Utara tetap melakukan penyiagaan dan pengoperasian pompa serta berbagai upaya antisipasi potensi banjir rob.Penyiagaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile dan Pintu AirTerdapat sebanyak 171 unit pompa stasioner di 56 lokasi dan 126 unit pompa mobile di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir yang tidak terlayani pompa stasioner.Berikut daftar rumah pompa dan pintu air di pesisiryang disiagakan:- Pintu Air Marina- Pompa/Polder Kali Asin- Pompa Ancol- Pompa Junction PIK- Pompa Muara Angke- Pompa Pasar Ikan- Pompa Tanjungan- Pompa Polder KamalPenyiagaan Satgas SDADinas SDA juga menyiagakan Satgas (Pasukan Biru) yang siap bergerak jika terjadi banjir rob di pesisir Jakarta. Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali.Pembangunan Tanggul DaruratDinas SDA juga mengambil langkah preventif dengan membangun tanggul darurat dan tanggul mitigasi di titik-titik rawan terjadi banjir rob di antaranya di Jl Mandala Bahari (Green Bay Pluit) dan juga Muara Angke, Jakarta Utara. Pembangunan tanggul tersebut dilakukan sebagai langkah jangka pendek sambil menunggu tuntasnya pembangunan tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A yang direncanakan bakal tuntas pada 2030 mendatang.Pembangunan Tanggul NCICD Fase APembangunan Tanggul National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD Fase A merupakan salah satu upaya untuk melindungi pesisir utara Jakarta dari ancaman banjir rob di yang terintegrasi dengan sistem pengendali banjir dan sistem polder sekaligus melakukan penataan kawasan atau pengembangan pesisir pantai Jakarta. Pelaksanaan pembangunan NCICD Fase A ini terbagi melalui Pemerintah Pusat oleh Kementerian PU dan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air. Khusus untuk Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, pengerjaan NCICD Fase A berfokus pada area pengaman pantai, garis pantai dan muara kali.Serangkaian langkah antisipasi banjir rob tersebut diharapkan efektif mengantisipasi dan mengatasi potensi limpasnya air laut ke daratan, khususnya di pesisir utara Jakarta, sehingga masyarakat dapat tetap melakukan aktifitasnya sehari-hari.Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan banjir rob melalui laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut, Aplikasi JAKI atau menghubungi 112 jika mendapatkan kondisi darurat.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno meninjau lokasi pembangunan Embung Kebagusan di Jalan Baung, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/1/2026).Dalam konferensi pers di sela-sela kunjungan tersebut, Wagub menyampaikan bahwa pembangunan embung ini mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pengendalian banjir, khususnya di wilayah Jakarta Selatan.“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat sistem pengendalian banjir melalui pembangunan waduk dan embung di sejumlah titik. Waduk (Embung) Kebagusan menjadi salah satu upaya nyata untuk mengurangi risiko genangan dan banjir di kawasan sekitarnya,” ujarnya.Embung Kebagusan memiliki peran strategis dalam sistem aliran Saluran Penghubung (PHB) Joe yang terintegrasi dengan Sistem Kali Mampang–Krukut. Keberadaan waduk ini diharapkan mampu mereduksi debit air sehingga aliran air dapat lebih terkendali saat curah hujan tinggi.Embung ini didesain untuk dapat mereduksi debit banjir sekitar 2,3 persen. Setelah embung ini beroperasi, debit air yang sebelumnya mencapai 30,07 meter kubik per detik dapat turun menjadi kurang lebih 29,38 meter kubik per detik.Embung Kebagusan dibangun di atas lahan seluas sekitar 2 hektare dengan pembagian fungsi yang terencana.Area tersebut terdiri atas area biru seluas 0,8 hektare, area hijau 0,7 hektare, serta fasilitas pelengkap seluas 0,5 hektare yang mendukung fungsi kawasan secara menyeluruh.Konsep pembangunan waduk/embung ini tidak hanya fokus pada fungsi teknis pengendalian banjir, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan kenyamanan masyarakat."Kami ingin ruang ini menjadi kawasan yang tertata, hijau, dan bermanfaat dalam jangka panjang," ucap Wagub Rano.Selain berfungsi sebagai kolam tampungan air, Waduk Kebagusan juga dirancang sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh warga setempat.Berbagai fasilitas penunjang, seperti ruang terbuka hijau, lintasan joging, dan area olahraga, disediakan untuk mendukung aktivitas sosial dan rekreasi masyarakat.“Kami ingin embung ini menjadi ruang bersama yang bisa dinikmati warga, bukan hanya infrastruktur teknis semata. Dengan fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pembangunan ini,” kata Wagub.Wagub Rano menargetkan pembangunan waduk/embung ini rampung pada Desember 2026. Ia berharap, Waduk/Embung Kebagusan dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.Ke depan, pembangunan waduk/embung lainnya akan terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir terpadu di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pembebasan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung di segmen Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis (29/1/2026).Meski sempat terhenti dari tahun 2017 lalu, sambung dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam hal ini Kantor Wilayah (Kanwil) BPN DKI Jakarta, kembali melanjutkan pembebasan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung. Ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk mengatasi banjir jangka menengah di ibu kota."Kita baru saja menyaksikan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah yang ada di Jakarta," kata Gubernur.Ia menilai normalisasi ini memiliki peran strategis dalam sistem pengendalian banjir Jakarta. Sekitar 40 persen aliran sungai di Jakarta berada di kawasan Ciliwung, sehingga normalisasi sungai ini menjadi sangat penting. Jika Ciliwung dapat dikendalikan, dampaknya akan signifikan terhadap pengendalian banjir.Khusus di wilayah Cawang, kebutuhan pembebasan lahan mencapai sekitar 411 bidang dengan panjang kurang lebih 2.401 meter. Pada 2025, telah dibebaskan sebanyak 20 bidang tanah dengan panjang sekitar 150 meter.Selanjutnya, pada 2026 direncanakan pembebasan 133 bidang dengan panjang penanganan sekitar 557 meter, sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada 2027.Dalam kegiatan normalisasi, Pemprov DKI Jakarta bertugas melakukan pembebasan tanah di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sedangkan kegiatan pengerjaan fisik tanggul serta sarana pendukung lainnya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.Gubernur Pramono juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, Kantor Wilayah BPN, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, serta jajaran Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta di lapangan sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan kondusif.“Kami berterima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. Mudah-mudahan normalisasi Kali Ciliwung ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ucapnya.Normalisasi Kali Ciliwung dibagi ke dalam dua segmen. Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga Jalan MT Haryono dengan panjang sungai sekitar 7,01 kilometer. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer, dengan realisasi hingga saat ini mencapai sekitar 8,24 kilometer.Segmen kedua membentang dari Jalan MT Haryono hingga Jalan TB Simatupang dengan panjang sungai sekitar 12,89 kilometer. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 18,70 kilometer dengan realisasi sekitar 8,90 kilometer. Secara keseluruhan, dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 33,69 kilometer, telah terealisasi sekitar 17,14 kilometer.