Berita & Artikel

JAKARTA - Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kampung Rambutan, Jakarta Timur, pada Selasa (14/1/2025).Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring penanganan sanitasi dan pengelolaan air limbah atau sewerage di Provinsi DKI Jakarta.Dalam kunjungan kerja ini dilakukan peninjauan langsung terkait langkah-langkah penanganan air limbah serta inovasi dalam pengelolaan sanitasi.Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan program ini dapat memperkuat sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mendukung tercapainya Jakarta sebagai kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan.Adapun kunjungan kerja ini dihadiri Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rahman Hidayat beserta jajaran; Plt. Kepala Dinas SDA, Ika Agustin Ningrum; Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA, Robby Dwi Mariansyah; Kepala Pusat Data dan Informasi, Nugraharyadi; Ketua Subkelompok Peningkatan dan Pengendalian Air Limbah Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA, Glenn Santista beserta jajaran.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus melanjutkan pembangunan program strategis National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), sebagai upaya penanganan banjir rob di pesisir Jakarta.Tercatat hingga November 2024, tanggul NCICD Fase A yang menjadi kewenangan Pemprov DKI, sudah terbangun sepanjang 8,510 km dari total trase 21 km. Sehingga sisanya ada kurang lebih 12,466 km tanggul yang masih perlu dilanjutkan pembangunannya.Berikut daftar lokasi klaster dan Panjang trase tanggul yang telah terbangun:1. Kamal Muara Pembangunan tanggul sudah selesai dengan total Panjang trase 0,765 km.2. Muara AngkeSepanjang 1,802 km tanggul telah terbangun dari total panjang 3,463 km, di mana pembangunannya ditargetkan bakal rampung pada 2030.3. Pantai MutiaraKlaster ini memiliki panjang trase 1,507 km dengan 0,350 km yang sudah terbangun, sehingga panjang tanggul yang belum terbangun adalah 1,157 km. Adapun pembangunan tanggul sisanya diusulkan dilakukan multi years (MY) 2025-2027.4. Muara Baru – Pantai TimurPada klaster ini, tanggul pengaman pantai telah terbangun secara keseluruhan dengan total sepanjang 4,008 km.5. Sunda Kelapa – Ancol BaratMemiliki total trase 4,875 km. Adapun sepanjang 2,070 km masih dalam tahap konstruksi yang dilakukan multi years (MY) 2024-2025. Kemudian sepanjang 2,805 km masuk ke dalam RIP Sunda Kelapa (Pelindo II).6. Kali BlencongKlaster ini memiliki total trase 4,556 km, dengan sepanjang 1,585 tanggul telah terbangun dan 2,971 km belum terbangun. Selanjutnya, sepanjang 1,746 km dalam tahap konstruksi dengan skema multi years (MY) 2024-2025. Kemudian 1,225 km diusulkan dikerjakan multi years 2025-2027. Tentang NCICDNCICD ini menjadi proyek sinergi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air dengan total panjang trase kritis sepanjang 39 km.Program NCICD dilatarbelakangi oleh kejadian banjir parah di pesisir tahun 2007 dan informasi dari para peneliti bahwa terjadi penurunan tanah 7,5 cm per tahun, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Pemerintah Pusat melakukan studi Strategi Pertahanan Pesisir Pantai atau Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS)  pada tahun 2011, dan terus melakukan pembaharuan konsep pengamanan dan pengembangan pesisir Jakarta dengan membuat masterplan PTPIN/NCICD pada tahun 2014 dengan konsep pentahapan NCICD Fase A (tanggul Pantai dan muara sungai), Fase B (tanggul laut sisi barat) dan Fase C (tanggul laut sisi timur).Pada 2015, Pemerintah Pusat melalui BBWSCC Kementerian PUPR membuat DED Tanggul NCICD Fase A untuk seluruh garis Pantai dan muara sungai, dan selanjutnya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun tanggul NCICD Fase A pada lokasi-lokasi kritis.Konsep NCICD terus diperbaharui selama beberapa tahun oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan update Perencanaan terbaru pada Masterplan Rencana Perlindungan Banjir Terpadu atau Integrated Flood Safety Plan (IFSP) tahun 2019, dengan konsep pentahapan yang sama yaitu Fase A, B, dan C.Pada 2020, Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta membentuk MoU sinergi pelaksanaan tanggul NCICD Fase A, dengan inventarisasi total panjang lokasi kritis ±46 km, sudah terbangun dari tahun 2015-2019 sepanjang ±13 km, dan sisa yang belum terbangun ±33 km (11 km kewenangan KemenPUPR, 22 km kewenangan Pemprov DKI).Kementerian PUPR memiliki tugas pelaksanaan lokasi Pantai Kamal-Dadap, PIK, Muara Baru, Ancol Hilir, dan Kalibaru-Cilincing. Sementara Pemprov DKI memiliki tugas pelaksanaan Lokasi Kali Kamal, Muara Angke, Pantai Mutiara,Muara Baru Timur, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong.

Menghadapi musim penghujan yang cukup deras mengguyur Jakarta beberapa hari terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya untuk mengantisipasi dampak yang berpotensi akan terjadi. Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai inovasi pengendalian banjir untuk meminimalkan dampak curah hujan yang tinggi.Program penanganan banjir tersebut telah disusun melalui rencana aksi roadmap yang akan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.Plt. Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menerangkan, upaya penanganan banjir di Jakarta dilakukan di antaranya dengan membangun infrastruktur pengendali banjir, seperti waduk/embung, perkuatan tanggul kali, pembangunan sistem polder/pompa, serta peningkatan kapasitas drainase kawasan.“Pada 2024 ini, terdapat 5 polder/pompa yang sedang dibangun dan 2 lokasi pompa stasioner yang direvitalisasi. Kemudian terdapat 8 waduk/embung yang dibangun dengan rincian 6 waduk/embung merupakan pembangunan lanjutan dan 2 waduk/embung baru,” ucap Ika Agustin Ningrum.Adapun 5 polder/pompa tersebut, yaitu Polder/Pompa Sunter C, Polder/Pompa Gaya Motor, Polder/Pompa Kali Sepatan (KBN), Polder/Pompa IKPN, dan Polder/Pompa RW 13 (Greenville). Sementara, revitalisasi dilakukan di 2 lokasi pompa yaitu Pompa Stasioner Jl. Tanjung Duren Raya-Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, dan Pompa Stasioner Taman BMW, Jakarta Utara.Rincian 6 lokasi pembangunan waduk/embung lanjutan yaitu Waduk Marunda, Waduk Dukuh 2, Waduk Munjul, Waduk Cilangkap, Revitalisasi Embung Kaja, dan Penyelesaian Embung Pekayon. Sementara waduk/embung yang baru dibangun tahun ini yaitu Embung SDN 01 Petukangan Selatan dan Embung Jl. Pemuda Srengseng Sawah.Dinas SDA juga rutin melakukan pengerukan di sungai/kali, waduk/embung, dan saluran air untuk mengangkat sedimen lumpur, sehingga kapasitas saluran tetap optimal dalam menampung air. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan genangan saat musim hujan.Berdasarkan data hingga 6 Desember 2024, progres pengerukan di 5 kota administrasi sudah mencapai 1.026.879 meter kubik (m3).Di mana sebanyak 587.107 m3 merupakan kubikasi pengerukan waduk/situ/embung. Kemudian untuk pengerukan kali/sungai mencapai 286.284 m3 dan 158.486 m3 untuk pengerukan saluran tersier atau penghubung (PHB).Selain itu, Dinas SDA juga memasang sheet pile atau tanggul di sisi kali/sungai. Pemasangan tanggul bertujuan untuk menanggulangi tanah longsor di sekitar kali/sungai. Sheet pile yang telah dibangun seperti di Kali Pesanggrahan, Jakarta Barat dan Kali Sunter segmen Pompa Pulomas, Jakarta Utara.Untuk mengatasi banjir rob karena pasang laut di wilayah pesisir Utara Jakarta, peabangunan tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A terus dipercepat. Pembangunan NCID Fase A dilakukan di Kawasan Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa Kelapa-Ancol Barat, dan Kali Blencong (Kawasan Cilincing-Marunda). Selain itu, dibangun pula pompa dan pintu air di muara sungai, serta sistem monitoring dan early warning system banjir rob.Optimalisasi operasional sarana dan prasarana pengendali banjir juga terus dilakukan, seperti penyiagaan rumah pompa, pintu air, alat berat, serta pemeliharaan/perawatan agar dapat bekerja secara maksimal saat kondisi pra maupun saat penanganan banjir. Penyiagaan Satuan Tugas/Satgas di lapangan juga dilakukan sebagai langkah mitigasi banjir.Berdasarkan data sarana dan prasarana per 25 Oktober 2024, terdapat 593 unit pompa stasioner yang tersebar di 202 lokasi dan 557 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner. Terdapat 800 unit pintu air di 570 lokasi, 254 unit alat berat, 460 unit dump truck. Kemudian ada 3.962 personil (Petugas Pengendali Banjir dan Pengelolaan Pantai) personel pasukan biru yang disiagakan di lapangan juga dilakukan sebagai langkah mitigasi banjir.

Permukaan tanah di DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam laporan nota dinas dengan nomor surat 834/KR.01.02 tertanggal 29 Desember 2023.Dalam laporannya, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro menyebutkan ada penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah di Jakarta. Itu diketahui setelah dilakukan pengamatan di 255 titik di Jakarta sepanjang 2023.Ratusan titik di DKI itu mengalami penurunan muka tanah bervariasi hingga 10 cm dengan rata-rata penurunan mencapai 3,9 cm sepanjang tahun. Laju penurunan tanah yang dilaporkan merupakan hasil pengukuran dengan metode GPS geodetisk berdasarkan perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB denna Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya sebagaimana dikutip dari laporen tersebut, Rabu (10/1/2024).Berikut daftar hasil pengamatan sejumlah wilayah yang mengalami penurunan pada 2023, di antaranya:WilayahPenurunan (cm)Basuki Rahmat2,7Waduk Pluit4,8Jl Kelapa Hijau0,2Jl Setu Payung0TB Simatupang1,5Danau Sunter Barat4,4Rorotan Marunda3,9Prints Kemerdekaan3,4TB Simatupang (407B/PP476B)0,1Meruya Barat5,9Aston Ancol4,1Tanjungan Kamal6,5Tanjung Priok3Situ Babakan0Cengkareng Barat7,9Condet0Cinere2Cikini3,5Rawa Buaya6,5Rorotan Marunda (C001/03JU)3Cilincing Raya3Jl H. Samanhudi2,9Meruya Utara5,9Tubagus Angke4,4Jl Moh Saidi Ciledug4,4Jl Wiryopranoto Pecenongan3Kramat Jaya Raya3,3Danau Sunter Utara3,8Pondok Indah2,5Daan Mogot5,2Jl Raya Joglo4,8Daan Mogot (C013/PP743)4,4Jl RC Veteran3,8Jl Hbr Motic3,9Pantai Mutiara7,6Ancol Barat VI4,3Daan Mogot (C018/PP741A)4,5Kaliangke2,7Jl Pluit Raya Barat4,1Jl Taman Palem Sari4,5Daan Mogot (C022)4,3Muara Angke9,7Arteri Klp Gading3Kawasan Wisata Ancol3,7Jl Tentara Pelajar3,7Kawasan Wisata Ancol (C029)4,7Waduk Pluit Selatan4,4Pos Pengumben Kebayoran Lama4Jl Satu Maret Klp Gading4,4Danau Sunter Selatan3Pantai Indah Timur4,5Jl Satria Lumenten3,1Jl Bulak Sereh4,9City Resort Boulevard Cengkareng4,1Jl Akses Marunda4,7

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT). Aturan yang berlaku sejak 1 Agustus 2023 itu hingga saat ini masih terus disosialiasikan kepada masyarakat luas.Aturan tersebut secara resmi melarang sejumlah daerah di DKI Jakarta menggunakan air tanah, khususnya untuk daerah yang telah memiliki sumber air bersih selain air tanah.Zona Bebas Air Tanah adalah zona tanpa pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan dukungan jaringan air bersih perpipaan.Selain itu, pembatasan penggunaan air tanah dilakukan untuk meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah yang berdampak pada terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan permukaan tanah di Jakarta.Dalam Pasal 2 Pergub 93/2021 itu, Pemprov DKI secara rinci telah mengatur pengendalian penggunaan air tanah di zona bebas air tanah, yakni kepada bangunan atau gedung yang memiliki luas lebih dari 5.000 meter persegi dan memiliki lebih dari delapan lantai.Selain bangunan, zona bebas air tanah juga diterapkan terhadap kavling dan/atau persil yang berlokasi bersisian dengan area jalan dan/atau kawasan zona bebas air tanah masuk dalam penetapan zona bebas air tanah.Selanjutnya, dalam Pasal 8 Pergub 93/2021 itu menyebutkan bahwa setiap pemilik/pengelola bangunan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah kecuali untuk kegiatan dewatering.Dewatering merupakan kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan.Setelah berlakunya larangan pengambilan air tanah, setiap pemilik atau pengelola gedung wajib melakukan instalasi alat pencatat pengambilan atau pemakaian air otomatis tambahan dan peralatan pendukung pada saluran air masuk (inlet) dari masing-masing sumber.Pengelola juga wajib menginstalasi pencatat air otomatis tambahan pada saluran air keluar (oulet). Kemudian, pengelola juga wajib menggunakan sumber alternatif pengganti air tanah.Daftar Wilayah dan Jalur Zona Bebas Air TanahBerdasarkan Pergub 93/2021, ada setidaknya 12 area jalan dan 9 kawasan di DKI Jakarta yang menjadi zona bebas air tanah sebagai berikut.Kawasan Zona Bebas Air Tanah1. Kawasan Industri Pulo Gadung (JIEP), Jakarta Timur2. Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan3. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan4. Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Pusat5. Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan6. Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat7. Kawasan Asia Afrika, Jakarta Pusat8. Kawasan Menteng, Jakarta Pusat9. Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Jakarta Alami Penurunan Tanah Rata-rata 3,9 Cm Sepanjang 2023JAKARTA - Permukaan tanah di DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam laporan nota dinas dengan nomor surat 834/KR.01.02 tertanggal 29 Desember 2023.Dalam laporannya, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro menyebutkan ada penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah di Jakarta. Itu diketahui setelah dilakukan pengamatan di 255 titik di Jakarta sepanjang 2023.Ratusan titik di DKI itu mengalami penurunan muka tanah bervariasi hingga 10 cm dengan rata-rata penurunan mencapai 3,9 cm sepanjang tahun. Laju penurunan tanah yang dilaporkan merupakan hasil pengukuran dengan metode GPS geodetisk berdasarkan perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB denna Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya sebagaimana dikutip dari laporen tersebut, Rabu (10/1/2024).

Pemerintah menghadirkan program strategis National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), sebagai upaya penanganan banjir ROB di pesisir Jakarta.NCICD ini menjadi proyek sinergi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air dengan total panjang trase kritis sepanjang 39km.Dari angka itu, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mendapat tanggung jawab untuk mengerjakan pembangunan tanggul Fase A, di mana lokasi pekerjaan berfokus pada area pantai dan muara sungai dengan total target pembangunan sepanjang 21km di beberapa wilayah, seperti di Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa-Ancol Barat, dan Kali Blencong.Pada tahun 2024 ini, DSDA DKI Jakarta akan melanjutkan pembangunan tanggul pantai dan muara sungai yang dibagi menjadi tiga paket pekerjaan dengan panjang total 4,8km, melalui skema kegiatan multiyears dan single year.Untuk tanggul dengan skema multiyears (tahun jamak), pembangunannya akan dilaksanakan melalui 2 paket pekerjaan yang akan mulai pada tahun 2024 hingga 2025 mendatang dengan panjang total 4,3 km.Pembangunan tanggul itu dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya Muara Angke (Segmen Resto Apung dan Dermaga T), Sunda Kelapa-Ancol Barat, dan Kali Blencong.Di sisi lain, pembangunan lanjutan NCICD dengan mekanisme single year tahun 2024 akan dimulai pada April mendatang, dengan panjang total 0,5 km di wilayah Muara Angke (Segmen Pantai Timur) dan Pantai Mutiara.Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah membangun tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 8,2km hingga tahun 2023 dan diharapkan keseluruhan tanggul NCICD Fase A rampung pada tahun 2028.

Pengiriman Air Bersih sebagai Tindak Lanjut Perbaikan Pipa PJT IISebagai respons cepat atas permasalahan yang terjadi dan demi memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta dengan segera mengirimkan pasokan air bersih ke wilayah-wilayah terdampak.Langkah ini diambil sebagai wujud tanggung jawab untuk mendukung kelancaran distribusi air selama proses perbaikan pipa PJT II yang saat ini tengah diambil alih oleh PAM JAYA.DSDA akan terus bekerja sama dengan PAM JAYA dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa layanan air bersih tetap terjaga, dan kami berterima kasih atas pengertian serta dukungan masyarakat selama proses ini berlangsung.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melakukan penebaran benih dan penanaman pohon di area Waduk Batu Bangkong RW 06, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024).Penebaran benih sebanyak 10.000 bibit ikan nila di Waduk Batu Bangkong mengawali kegiatan. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman 250 pohon, yakni 200 pohon pelindung seperti pulai, salix, buttercup, dan tabebuya, sementara 50 pohon lainnya yakni tanaman produktif seperti mangga, jambu, dan bisbul.Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati dan Walikota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar.“Usai melakukan ujicoba makan gratis di SDN 04 Cipayung, saya melakukan kegiatan penanaman pohon di Waduk Batu Bangkong, yang mempunyai luas 6.300 meter per segi,” kata Pj Gubernur. Lebih lanjut Pj Gubernur menjelaskan, Jakarta Timur memiliki banyak waduk dan embung. Waduk dan embung difungsikan sebagai salah satu sarana untuk mengatasi banjir, selain juga area sekitar waduk dan embung dijadikan taman. “Taman juga bisa difungsikan untuk tempat rekreasi warga masyarakat, serta bisa juga dijadikan tempat budidaya ikan. Saya titip kepada bapak camat, bu lurah, pak RW dan Pak RT juga bersama warga untuk menjaga kebersihan, dan merawat, jangan hanya yang merawat dari kami, pemerintah tetapi warga juga ikut menjaga kebersihan,” jelasnya.Sementara itu, Walikota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, mengungkapkan terima kasih atas kunjungan PJ Gubernur yang telah melakukan penebaran benih dan penanaman pohon di Waduk Batu Bangkong 1 dan Waduk Bangkong 2 yang masing-masing memilki luas 3.000 meter persegi dan 3.300 meter persegi, bersama kami.“Waduk ini awalnya lahan kosong semak belukar, akhirnya kita koordinasikan bagaimana kita buat embung di sini karena kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi hujan durasi 2-3 jam akan terjadi genangan air 50 cm hingga satu meter terutama di Kavling Thomas RW 03 dan RW 06. Alhamdulillah setelah dibuat waduk ini warga tidak lagi banjir saat hujan lebat,” jelasnya.Walikota menjelaskan, waduk dijadikan destinasi wisata masyarakat yang bermanfaat sebagai tempat interaksi. Selain juga bisa dijadikan tempat budidaya ikan dan sebagai sumber mata air. “Mudah-mudahan waduk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Ke depan 2025, kita akan buat program penyempurnaan waduk ini bisa menjadi destinasi wisata atau kita akan buat UMKM untuk masyarakat sekitar.

Pada Rabu, 24 Juli 2024, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta berkesempatan untuk mengisi sesi speech pada pukul 12:00 siang di acara Scientific Conference 2024 LaSII UNESCO Annual Meeting. Acara ini bertempat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. DSDA membawakan materi mengenai “Manajemen Terbaik Penanganan Penurunan Tanah di Kota Jakarta”.Kami berharap melalui acara ini, kita dapat memperkuat kolaborasi dan berbagi pengetahuan untuk mengatasi tantangan penurunan tanah di Jakarta dan kota-kota lainnya di seluruh dunia.