Berita & Artikel

Sebagai kota pesisir dengan populasi sekitar 11 juta jiwa, Jakarta memiliki hubungan yang sangat erat dengan air. Kota ini berada di hilir 13 sungai yang mengalir dari wilayah hulu menuju laut, sekaligus menghadapi ancaman banjir rob, curah hujan ekstrem, penurunan muka tanah, dan keterbatasan kapasitas drainase.Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas hujan di Jakarta dapat mencapai 250–377 mm hanya dalam empat jam, sementara kapasitas sistem drainase yang ada berkisar antara 100–150 mm. Di sisi lain, penurunan muka tanah yang mencapai 8–20 cm per tahun memperbesar risiko genangan dan banjir, terutama di wilayah pesisir utara.Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan air sebagai salah satu agenda utama pembangunan Jakarta, tidak hanya untuk mengurangi risiko banjir tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Membangun Sistem Infrastruktur Pengendalian Banjir yang TerintegrasiPada acara World Cities Summit 2026 di Singapore beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai lapisan infrastruktur pengelolaan air untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.Upaya yang dilakukan mencakup pengelolaan sungai dan saluran drainase, pembangunan waduk dan kolam retensi, pengoperasian sistem polder dan pompa, serta perlindungan pesisir melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).Pendekatan ini penting karena banyak wilayah Jakarta berada pada elevasi rendah sehingga air tidak dapat mengalir secara alami melalui gravitasi. Dalam kondisi tersebut, pompa menjadi komponen penting. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan saluran yang memadai, kapasitas tampungan air yang cukup, kondisi sungai yang baik, dan perlindungan dari intrusi air laut.“Oleh karena itu, Jakarta terus bergerak menuju sistem pengelolaan air yang lebih terintegrasi, di mana seluruh komponen bekerja sebagai satu kesatuan.” Mengembalikan Ruang untuk Air Melalui Solusi Berbasis AlamSelain pembangunan infrastruktur fisik, Jakarta menyadari bahwa ketahanan kota tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknis atau grey infrastructure.Saat ini ruang terbuka hijau Jakarta mencapai sekitar 5,6 persen dari luas wilayah kota atau sekitar 3.703,6 hektare. Meskipun menunjukkan peningkatan, angka tersebut masih menggambarkan keterbatasan ruang hijau dan ruang biru yang tersedia.Karena itu, Jakarta berupaya mengembalikan fungsi ruang biru dan hijau melalui pembangunan waduk, koridor sungai, kawasan tampungan air, serta ruang terbuka publik yang terintegrasi dengan fungsi pengendalian banjir.Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat, serta memperkuat hubungan warga dengan alam.Di wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu, pendekatan serupa diterapkan melalui rehabilitasi dan penanaman mangrove. Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan pesisir yang efektif tidak hanya bergantung pada struktur beton, tetapi juga pada kekuatan ekosistem alami. Tata Guna Lahan dan Dimensi Sosial Ketahanan KotaPengelolaan air tidak dapat dipisahkan dari tata guna lahan. Pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat telah mengurangi ruang alami bagi air untuk meresap dan mengalir. Karena itu, normalisasi sungai, perluasan waduk, dan pengembangan ruang biru-hijau sering kali membutuhkan proses pengadaan lahan.Salah satu contoh yang sedang berjalan adalah penataan kawasan Sungai Ciliwung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan inventarisasi lahan dan penyusunan kebijakan untuk mendukung penataan kawasan bantaran sungai.Masyarakat yang memiliki dasar hukum atas lahannya akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan, sementara warga yang tidak memiliki dasar hukum diberikan opsi relokasi ke rumah susun yang disediakan pemerintah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketahanan kota bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat. Meningkatkan Kualitas Air Melalui Pengelolaan Air LimbahKetahanan air perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kelebihan air, tetapi juga kualitas air yang tersedia. Melalui Jakarta Sewerage Development Project, Jakarta tengah membangun sistem pengelolaan air limbah terpusat yang memisahkan jaringan drainase dari jaringan air limbah domestik. Proyek ini mencakup pembangunan jaringan perpipaan dari rumah dan bangunan menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat.Beberapa spesifikasi utama proyek tersebut meliputi: Luas IPALD: 3,9 hektare Kapasitas pengolahan: 240.000 m³ per hari Panjang jaringan perpipaan: 78.501 meter Target pelayanan: 989.389 jiwa Proyek percontohan: 1.000 sambungan rumah Melalui sistem ini, pencemaran sungai dapat dikurangi, kualitas lingkungan meningkat, dan kesehatan masyarakat menjadi lebih terjamin. Ketahanan Kota Melalui Layanan Publik yang ResponsifKetahanan kota juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merespons kondisi darurat. Jakarta memiliki Pasukan Biru yang bertugas menangani berbagai persoalan di lapangan, termasuk genangan dan gangguan drainase. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan kejadian banjir melalui aplikasi JAKI sehingga pemerintah dapat memantau, memverifikasi, dan merespons laporan secara lebih cepat.Pendekatan ini menunjukkan bahwa ketahanan tidak hanya dibangun melalui proyek jangka panjang, tetapi juga melalui kehadiran layanan publik yang responsif sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Pelajaran dari Pengalaman JakartaDari pengalaman Jakarta, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik oleh kota-kota lain.Pertama, pengelolaan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Upaya di wilayah perkotaan tidak akan efektif tanpa perlindungan kawasan resapan dan pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah hulu.Kedua, infrastruktur fisik dan solusi berbasis alam harus berjalan secara bersamaan. Pompa, tanggul, dan drainase tetap diperlukan, tetapi harus dilengkapi dengan ruang hijau, ruang biru, dan restorasi ekosistem.Ketiga, tata ruang dan kebijakan perumahan merupakan bagian penting dari strategi ketahanan air. Penataan bantaran sungai dan pengadaan lahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan.Keempat, pengelolaan air harus terhubung dengan sektor lain seperti sanitasi, transportasi, ruang publik, dan pelayanan masyarakat. Prioritas Jakarta dalam 10–15 Tahun MendatangDalam satu hingga satu setengah dekade ke depan, prioritas utama Jakarta adalah membangun sistem ketahanan air yang semakin terintegrasi.Beberapa agenda strategis yang perlu diprioritaskan meliputi: Mempercepat perlindungan kawasan resapan air dan daerah hulu. Menyelesaikan penataan bantaran sungai dan normalisasi sungai utama. Memperluas kapasitas waduk, kolam retensi, dan ruang tampungan air perkotaan. Memperkuat sistem polder, pompa, dan tanggul laut untuk menghadapi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut. Mempercepat pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat. Meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Mengintegrasikan infrastruktur air dengan transportasi publik dan ruang kota. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Jakarta masih berada dalam proses menuju kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi memang besar, mulai dari banjir, penurunan muka tanah, hingga tekanan urbanisasi yang terus meningkat.Namun pengalaman Jakarta menunjukkan bahwa ketahanan kota tidak dapat dibangun hanya melalui proyek infrastruktur semata. Ketahanan memerlukan integrasi antara pengelolaan air, tata ruang, perlindungan ekosistem, perumahan, sanitasi, transportasi, dan pelayanan publik.Dengan pendekatan yang terintegrasi serta kolaborasi yang berkelanjutan, Jakarta memiliki peluang untuk berkembang menjadi kota yang lebih aman, tangguh, dan layak huni bagi generasi mendatang.

Penurunan muka tanah masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Jakarta, terutama di kawasan pesisir utara yang selama ini rentan terhadap banjir rob. Berdasarkan hasil pemantauan geodetik pada 255 titik GPS yang dilakukan pada tahun 2023, rata-rata laju penurunan tanah di Jakarta tercatat sekitar 4 sentimeter per tahun. Adapun laju penurunan tertinggi ditemukan di kawasan Muara Baru yang mencapai sekitar 10 sentimeter per tahun.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus melakukan pemantauan penurunan muka tanah secara berkala setiap tahun guna memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai dinamika kondisi tanah di berbagai wilayah Jakarta. Pemantauan terbaru dijadwalkan kembali dilaksanakan pada Agustus 2026.Hasil pemantauan dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa secara umum tren penurunan muka tanah di Jakarta mulai melambat, khususnya di beberapa kawasan perkotaan bagian tengah. Meski demikian, kondisi di wilayah pesisir utara masih memerlukan perhatian serius karena laju penurunan tanah di kawasan tersebut masih tergolong signifikan dan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu.Salah satu wilayah yang terus menjadi fokus pemantauan adalah Muara Angke. Pada tahun 2023, laju penurunan tanah di kawasan ini sempat mencapai sekitar 7 sentimeter per tahun. Namun berdasarkan hasil pemantauan terkini pada tahun 2026, angka tersebut menunjukkan perbaikan dan melandai menjadi sekitar 4,5 sentimeter per tahun.Penurunan tanah di Muara Angke dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara alami, kawasan pesisir Jakarta tersusun atas lapisan sedimen muda yang masih mengalami proses pemadatan atau konsolidasi. Selain itu, tingginya aktivitas ekonomi dan kepadatan infrastruktur di kawasan tersebut turut memberikan beban tambahan terhadap lapisan tanah. Muara Angke sendiri merupakan kawasan yang memiliki aktivitas pelabuhan perikanan, industri pengolahan hasil laut, hingga permukiman yang padat.Faktor lain yang turut berkontribusi adalah pemanfaatan air tanah yang berlebihan pada masa lalu. Pengambilan air tanah dalam jumlah besar menyebabkan berkurangnya tekanan hidrolik di dalam lapisan tanah sehingga mempercepat proses penurunan muka tanah. Karena itu, pengendalian pemanfaatan air tanah menjadi salah satu langkah penting dalam upaya menekan laju penurunan tanah di Jakarta.Perlambatan yang mulai terlihat di sejumlah kawasan perkotaan dinilai sebagai dampak positif dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan, termasuk pengetatan regulasi pengambilan air tanah serta perluasan layanan air bersih perpipaan yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat wilayah pesisir utara masih menghadapi risiko yang cukup tinggi.Penurunan muka tanah erat kaitannya dengan fenomena banjir rob yang kerap terjadi di Jakarta Utara. Ketika permukaan tanah terus mengalami penurunan, elevasi daratan terhadap muka air laut menjadi semakin rendah. Akibatnya, air laut lebih mudah masuk ke daratan saat terjadi pasang, sehingga meningkatkan risiko genangan dan banjir rob di kawasan pesisir.Dibandingkan dengan beberapa kawasan lain di Jakarta Utara, kondisi Muara Angke masih berada dalam kategori yang perlu mendapatkan perhatian. Pada tahun 2025, laju penurunan tanah di Muara Angke tercatat sekitar 4,5 sentimeter per tahun. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding Pantai Mutiara yang berada di kisaran 4 sentimeter per tahun dan Cengkareng Barat sebesar 3,1 sentimeter per tahun, namun lebih rendah dibandingkan Pluit yang mencapai sekitar 5,5 sentimeter per tahun.Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir rob, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui pembangunan jalan mitigasi di kawasan Muara Angke. Infrastruktur tersebut terbukti efektif mengurangi limpasan air laut yang sebelumnya langsung masuk ke kawasan permukiman ketika terjadi pasang tinggi.Pembangunan jalan mitigasi, khususnya di kawasan Jalan Dermaga Ujung 1 sisi laut, bertujuan untuk menahan limpasan rob agar tidak langsung menggenangi wilayah permukiman di sisi darat. Kehadiran infrastruktur ini menjadi salah satu bentuk perlindungan awal bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi ancaman genangan akibat pasang laut.Meski demikian, pembangunan jalan mitigasi bukanlah solusi tunggal. Penanganan jangka panjang kawasan pesisir Jakarta akan dilakukan melalui pembangunan tanggul pengaman pantai yang merupakan bagian dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Program ini dirancang untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman banjir rob sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan lingkungan.Tanggul pengaman pantai memiliki peran penting dalam menahan masuknya air laut ke daratan dan mengurangi risiko genangan di kawasan yang rentan. Namun keberhasilan upaya tersebut tidak dapat bergantung pada pembangunan fisik semata. Pengendalian pemanfaatan air tanah serta perluasan jaringan air perpipaan tetap menjadi faktor penting agar laju penurunan tanah dapat terus ditekan dan perlindungan kawasan pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan.Masyarakat pesisir selama ini telah melakukan berbagai upaya adaptasi secara mandiri, termasuk meninggikan rumah secara bertahap untuk menghadapi banjir rob yang terus berulang. Namun kondisi tersebut tidak dapat menjadi solusi permanen. Karena itu, berbagai program perlindungan dan penataan kawasan pesisir terus dilakukan agar masyarakat dapat tinggal dan beraktivitas dengan lebih aman di masa mendatang.Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat dan para stakeholder masih terus melakukan kajian terhadap berbagai opsi penanganan kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir rob dan penurunan tanah.Saat ini, fokus utama tetap diarahkan pada penguatan ketahanan kawasan melalui pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, pengendalian faktor penyebab penurunan tanah, serta peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Dengan kombinasi berbagai langkah tersebut, diharapkan risiko banjir rob dan dampak penurunan muka tanah di Jakarta dapat semakin berkurang secara bertahap dan berkelanjutan.

Infrastruktur pengendalian banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperoleh pengakuan di tingkat internasional. Melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), Jakarta berhasil meraih predikat Runner-up pertama dalam kategori Hybrid Infrastructure berlandaskan Nature-based Solutions (NbS) pada gelaran Venice Climate Week 2026 yang berlangsung di Venice, Italia, pada 3–8 Juni 2026.Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi pengembangan RLS Brigif yang dinilai sebagai infrastruktur hibrida yang tidak hanya berfungsi mengurangi risiko banjir, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat multifungsi, adaptif, dan berketahanan terhadap dampak perubahan iklim global.Keberhasilan Jakarta menembus posisi finalis dan meraih runner-up pertama diperoleh setelah melalui proses seleksi yang ketat dengan melibatkan berbagai kota dan institusi dari berbagai negara. Capaian ini menjadi bukti bahwa infrastruktur embung dan waduk yang dikembangkan Dinas SDA DKI Jakarta telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai bagian dari solusi perkotaan yang mendukung adaptasi dan ketahanan iklim.Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Venice Climate Week bekerja sama dengan C40 Cities, sebuah jaringan yang beranggotakan lebih dari 100 kota besar dunia yang berkomitmen mempercepat aksi penanganan perubahan iklim dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.Selain menerima penghargaan, perwakilan Dinas SDA DKI Jakarta juga hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tingkat tinggi (high-level panel discussion) yang membahas pengembangan infrastruktur adaptif dan berketahanan terhadap perubahan iklim.Dalam forum tersebut, Jakarta berbagi pengalaman mengenai penerapan konsep nature-based solutions dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air serta strategi penguatan ketahanan kota menghadapi tantangan perubahan iklim.Partisipasi Jakarta dalam forum internasional ini sekaligus memperkuat posisi ibu kota sebagai kota yang aktif mendorong inovasi pembangunan berkelanjutan. Pengakuan yang diberikan kepada RLS Brigif menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan fungsi teknis, manfaat lingkungan, dan kebutuhan masyarakat semakin mendapat perhatian di tingkat global.Prestasi ini juga sejalan dengan visi Jakarta untuk menjadi kota global yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan, termasuk risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.Melalui pengembangan waduk, embung, dan infrastruktur sumber daya air yang adaptif, Jakarta terus memperkuat upaya mitigasi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan ketahanan perkotaan secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperluas kerja sama internasional untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjajaki peluang kolaborasi dengan mitra strategis dari Jepang dalam bidang pengelolaan sumber daya air dan pengendalian banjir pesisir.Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang bersama Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo ke infrastruktur pengendali banjir rob yang dibangun Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Tanggul Pantai NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) Fase A di Ancol Seafront, pada Sabtu 6 Juni 2026.Kunjungan ini menjadi momentum untuk melihat secara langsung berbagai upaya pengendalian banjir pesisir yang telah dilakukan di Jakarta sekaligus membahas peluang kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan berbagai pihak di Jepang.Dalam kunjungan tersebut, delegasi memperoleh gambaran mengenai strategi pengelolaan wilayah pesisir yang diterapkan Jakarta dalam menghadapi ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim yang semakin kompleks.Pengalaman Jepang dalam pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur ketahanan bencana dinilai dapat menjadi referensi penting bagi Jakarta dalam memperkuat sistem perlindungan wilayah pesisir.Penjajakan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap kolaborasi internasional. Selain sektor pengelolaan sumber daya air, Jakarta dan Jepang juga memiliki peluang kerja sama pada bidang transportasi, investasi, dan lingkungan hidup.Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, tengah merencanakan penyelenggaraan Pertemuan Bisnis Jepang–Jakarta.Forum tersebut akan menjadi wadah untuk mempertemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mitra strategis Jepang guna menjajaki berbagai peluang investasi dan kerja sama pembangunan.Pertemuan bisnis tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara Jakarta dan Jepang, sekaligus memperkenalkan proyek-proyek prioritas Pemprov DKI Jakarta yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan membuka peluang investasi dan kolaborasi konkret yang dapat mendukung pembangunan Jakarta secara berkelanjutan.Melalui penguatan kemitraan internasional dan pertukaran pengetahuan, Jakarta berupaya membangun ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta risiko banjir pesisir di masa mendatang. Kerja sama dengan Jepang diharapkan tidak hanya menghasilkan investasi, tetapi juga transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan solusi inovatif untuk mendukung pembangunan perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kolaborasi lintas negara menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Jakarta yang lebih aman, nyaman, dan berdaya saing global, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.

Pesisir utara Jakarta berpotensi mengalami banjir rob pada 11-19 dan 24-29 Juni 2026 ini. Hal ini berdasarkan hasil pemodelan kondisi penurunan tanah, sea level rise, elevasi pesisir, dan pasang surut Teluk Jakarta. Pesisir Jakarta berpotensi mengalami banjir rob dengan pasang tertinggi 0,72 meter dari mean sea level (MSL) atau permukaan laut rata-rata.Berikut wilayah rentan yang berpotensi banjir rob di antaranya:TanjunganMuara AngkeMuara BaruPasar IkanAncol Marina dan JISTanjung Priok dan Kali BaruMarundaPemodelan potensi banjir rob dapat berubah akibat pembangunan, faktor non-pasang surut seperti anomali permukaan laut dan gelombang tinggi akibat angin serta upaya penanggulangan yang dilakukan.Adapun upaya mitigasi yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas SDA Jakarta Utara tetap melakukan penyiagaan dan pengoperasian pompa serta berbagai upaya antisipasi potensi banjir rob.Penyiagaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile dan Pintu AirTerdapat sebanyak 171 unit pompa stasioner di 56 lokasi wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir yang tidak terlayani pompa stasioner.Berikut daftar rumah pompa dan pintu air di pesisir yang disiagakan:- Pintu Air Marina- Pompa/Polder Kali Asin- Rumah Pompa Pluit- Pompa Ancol- Pompa Junction PIK- Pompa Muara Angke- Pompa Pasar Ikan- Pompa Tanjungan- Pompa Polder Kamal Penyiagaan Satgas SDADinas SDA juga menyiagakan Satgas (Pasukan Biru) yang siap bergerak jika terjadi banjir rob di pesisir Jakarta. Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali.Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan banjir rob melalui laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut, Aplikasi JAKI atau menghubungi 112 jika mendapatkan kondisi darurat.

Sebanyak kurang lebih 36 peserta terdiri atas mahasiswa dan dosen Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Bakrie berkunjung ke Ruang Limpah Sungai (RLS) Brigif di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu (3/6/2026).Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka studi lapangan sebagai bagian dari pembelajaran Mata Kuliah Drainase Perkotaan Berkelanjutan.Bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada peserta mengenai infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang diterapkan di Jakarta, khususnya dalam upaya pengendalian banjir dan pengelolaan sistem drainase perkotaan, kunjungan ini diterima langsung oleh tim dari Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama tim Sobat Air Jakarta.Dalam kegiatan tersebut, tim Sobat Air Jakarta memberikan pemaparan mengenai fungsi dan peran Ruang Limpah Sungai Brigif sebagai salah satu sarana pengendali banjir yang mendukung sistem tata air perkotaan.Peserta memperoleh penjelasan mengenai mekanisme kerja ruang limpah sungai, pengelolaan aliran air, serta kontribusinya dalam mengurangi risiko genangan dan banjir di wilayah sekitar.Selain sesi pemaparan, para peserta juga melakukan peninjauan lapangan untuk mengamati secara langsung kondisi infrastruktur sumber daya air.Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami proses operasional dan pemeliharaan fasilitas pengendalian banjir, sekaligus melihat implementasi konsep drainase perkotaan berkelanjutan yang dipelajari di bangku kuliah.Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan praktis mahasiswa mengenai pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.Kunjungan lapangan tersebut juga menjadi sarana penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, berwawasan lingkungan, serta memiliki kepedulian terhadap pengelolaan tata air perkotaan.Sinergi antara dunia akademik dan pemerintah diharapkan dapat terus terjalin guna mendorong lahirnya inovasi dan solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya air di kawasan perkotaan.

Perbaikan saluran di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang sempat amblas akibat kerusakan saluran akhirnya rampung diperbaiki pada Selasa (2/6/2026) pagi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi kerja cepat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta dalam memperbaiki kerusakan saluran. Hal itu disampaikan Wagub Rano saat meninjau langsung lokasi jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).“Hari ini saya meninjau langsung lokasi perbaikan saluran yang badan jalannya sempat amblas. Saya sangat surprise dalam waktu lima hari jalan ini sudah bisa dilalui dengan kondisi yang cukup sangat baik,” ujarnya.Ia mengaku terkejut karena proses perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar lima hari. Menurut Rano, hasil perbaikan bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Sejak kejadian jalan ambles pada akhir pekan lalu, sambung dia, petugas bekerja selama beberapa hari. Alat berat juga diturunkan dan jalan terpaksa ditutup untuk proses perbaikan."Kalau dihitung hampir mereka kerja selama hampir empat hari, pagi siang malam dengan terpaksa kita harus menutup jalan karena memang jalan ini dengan amblas itu gak mungkin tanpa alat berat," kata Rano.Kini, jalan utama yang menghubungkan wilayah Jakarta dan Depok tersebut sudah kembali bisa dilalui kendaraan dari dua arah. Namun ia menilai perlu penyempurnaan di sisi bahu jalan."Saya minta kepada dinas terkait, bahu jalan juga harus diperbaiki agar kelancaran tidak mengganggu. Kemudian yang pasti, sejak awal kejadian utamakan adalah keselamatan bagi masyarakat," ucapnya.Rano juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Menurut dia, penyelesaian pekerjaan dalam waktu kurang dari sepekan merupakan capaian yang patut diapresiasi."Sekali lagi, atas nama pemerintah saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang pertama mau sabar dan memaklumi pekerjaan ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi marilah yakini bisa selesai dalam waktu 4-5 hari ini luar biasa, sangat luar biasa," tuturnya.Ia mengaku sebelumnya memperkirakan saat datang ke lokasi, jalan belum sepenuhnya dapat digunakan. Namun ternyata kedua lajur sudah bisa dilalui kendaraan."Saya tadi berpikir datang ke sini belum menjadi dua arah yang bisa dilewati. Tapi sekarang ternyata udah dua ruas," kata Rano.Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menangani ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, setelah amblas pada Kamis malam (28/5). Penanganan awal dilakukan dengan pemasangan pelat baja sementara. Kemudian perbaikan permanen saluran air di bawah badan jalan dilakukan mulai Jumat malam (29/5) untuk meminimalkan dampak terhadap arus lalu lintas.“Pengamanan awal sudah dilakukan dengan pemasangan pelat baja sementara. Perbaikan permanen kami jadwalkan malam hari agar pekerjaan dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak besar terhadap lalu lintas,” ujar Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Santo, pada Jumat (29/5).Jalan amblas dengan lebar sekitar tiga meter tersebut diduga terjadi akibat kerusakan konstruksi saluran air lama di bawah badan jalan. Kondisi saluran diperkirakan menurun seiring usia infrastruktur dan tingginya intensitas hujan. Penanganan dilakukan bertahap dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran mobilitas warga.Perbaikan Saluran PermanenPerbaikan permanen dilakukan dengan mengganti konstruksi saluran lama menggunakan box culvert beton berukuran 2x2 meter sepanjang 16 meter. Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama tiga hari, menyesuaikan kondisi lapangan. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi, mengikuti arahan petugas, serta mematuhi pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.“Kami terus memantau penanganan di lapangan agar perbaikan dapat selesai secepat mungkin, dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kualitas konstruksi saluran,” ujarnya.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta menangani ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, setelah ambles pada Kamis malam (28/5).Penanganan awal dilakukan dengan pemasangan pelat baja sementara. Kemudian perbaikan permanen saluran air di bawah badan jalan dilakukan mulai Jumat malam (29/5) untuk meminimalkan dampak terhadap arus lalu lintas.“Pengamanan awal sudah dilakukan dengan pemasangan pelat baja sementara. Perbaikan permanen kami jadwalkan malam hari agar pekerjaan dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak besar terhadap lalu lintas,” ujar Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Santo, pada Jumat (29/5).Jalan amblas dengan lebar sekitar tiga meter tersebut diduga terjadi akibat kerusakan konstruksi saluran air lama di bawah badan jalan. Kondisi saluran diperkirakan menurun seiring usia infrastruktur dan tingginya intensitas hujan.Penanganan dilakukan bertahap dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran mobilitas warga.Perbaikan Saluran PermanenPerbaikan permanen dilakukan dengan mengganti konstruksi saluran lama menggunakan box culvert beton berukuran 2x2 meter sepanjang 16 meter.Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama tiga hari, menyesuaikan kondisi lapangan. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi, mengikuti arahan petugas, serta mematuhi pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.“Kami terus memantau penanganan di lapangan agar perbaikan dapat selesai secepat mungkin, dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kualitas konstruksi saluran,” ujarnya.

Kegiatan Ciliwung River Adventure sukses diselenggarakan selama dua hari pada 9-10 Mei 2026. Kegiatan yang digagas bersama Sobat Air Jakarta dan Khatulistiwa Respon Tim dilaksanakan di Kali Ciliwung Kanal Banjir Barat (KBB) Segmen BNI City, Jakarta Pusat.Ciliwung River Adventure merupakan ajang edukasi publik tentang pentingnya menjaga sungai sebagai sumber kehidupan dan ruang bersama.Lebih dari 400 peserta turut serta dalam kegiatan edukasi ini. Kegiatan berpetualang dan edukasi sungai kali ini mendapatkan sekitar 25 karung sampah yang berhasil terangkut.Para peserta tampak bersemangat menyusuri aliran sungai, menikmati panorama hijau di tepian, serta belajar langsung tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai dan peran masyarakat dalam pelestariannya.Harapannya kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran warga arti penting sungai dan ekosistem air di ibu kota.