Berita & Artikel

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di Kawasan Ancol Barat dipercantik. Hal ini bertujuan agar keberadaan tanggul ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegah banjir rob, tetapi juga sebagai sarana ruang terbuka bagi masyarakat.“Saya meminta tempat ini untuk dibeautifikasi sehingga tidak hanya beton-beton dan sebagainya,” kata Gubernur Pramono Anung saat meninjau tanggul NCICD Ancol Barat, Jumat (19/12/2025).“Beberapa tempat saya akan jadikan tempat wisata. Karena punya tempat yang seperti ini kalau kemudian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh publik, itu sayang sekali,” imbuhnya.Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, sambung dia, dapat bekerja sama dengan manajemen Ancol untuk mengeksekusi gagasan tersebut. Kombinasi keindahan dan fungsi tanggul dalam mencegah banjir rob ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.“Ini menurut saya sekaligus memberikan pelajaran bahwa Pemerintah DKI Jakarta sekarang ini mempersiapkan hal yang berkaitan dengan banjir rob dengan baik, tetapi bisa dinikmati juga oleh publik untuk beautifikasi tadi. Dan kalau lihat alamnya ini kan bagus sekali,” kata Gubernur. “Nanti akan kita buat untuk misalnya lah tur anak sekolah untuk melihat laut dan sebagainya karena tempatnya memang bagus sekali.”Adapun pembangunan tanggul NCICD di Ancol Barat ini totalnya sepanjang 2.106,9 meter yang mencakup pada segmen Asahimas sepanjang 1.205 meter dan segmen Ancol Seafront sepanjang 901,9 meter, yang mana progres pembangunannya sudah mencapai 95% pada Desember 2025.Selain itu, pembangunan ini juga dilengkapi lansekap seluas 5.100 m² sebagai bagian dari penataan kawasan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pembangunan tanggul pengaman pantai yang masuk dalam Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di Kawasan Ancol Barat, pada Jumat (19/12/2025).Secara umum, penanganan tanggul pengaman pantai pada trase kritis mencapai 43,9 km, dengan kewenangan DKI Jakarta sepanjang 28,279 km. Dari porsi kewenangan tersebut, 11,820 km telah terbangun dan 16,459 km masih menjadi pekerjaan lanjutan yang akan dituntaskan bertahap.“Hari ini meninjau secara langsung pembangunan tanggul NCICD kawasan Ancol Barat yang panjangnya total di fase A ini 2,1 kilometer. Tadi saya mendapatkan laporan dari Ibu Kepala Dinas dan tim bahwa pembangunan untuk 2,1 [kilometer] ini sudah selesai 90 persen lebih, 92 persen atau 95 persen,” ucap Gubernur Pramono Anung. "Sehingga dengan demikian saya tadi menyampaikan dari seluruhnya sepanjang 28,2 kilometer, sudah dibangun 11,82 [kilometer], kurang 16,4 kilometer. Dan saya meminta untuk tetap dilanjutkan multi-year sampai dengan 2029 supaya betul-betul selesai,” lanjut dia.Pramono menyampaikan bahwa pembangunan tanggul NCICD merupakan kebutuhan penting karena beberapa titik pesisir Jakarta sudah tergolong kritis, di mana permukaan tanah dan tanggul eksisting berada di bawah permukaan air laut, sehingga diperlukan infrastruktur pelindung pesisir yang lebih andal.Untuk Kawasan Ancol Barat, kata dia, penanganan tanggul telah selesai, paket pekerjaan di kawasan Ancol Barat mencakup pembangunan pada Segmen Asahimas sepanjang 1.205 m dan Segmen Ancol Seafront sepanjang 901,9 m, dengan total 2.106,9 m. Pembangunan ini juga dilengkapi lansekap seluas 5.100 m² sebagai bagian dari penataan kawasan.Ke depan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan kelanjutan penanganan pesisir melalui skema multiyears 2027–2029, termasuk penyempurnaan sistem perlindungan kawasan Muara Baru (±1.800 m) dan pembangunan/perkuatan tanggul pesisir di kawasan Green Bay (±500 m).Melalui pembangunan tanggul pengaman pantai ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan perlindungan pesisir yang lebih kuat, berkelanjutan, dan terintegrasi—untuk menjaga keselamatan warga, aktivitas ekonomi, serta ketahanan wilayah pesisir Jakarta dari ancaman rob.Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat perlindungan pesisir sebagai langkah adaptif menghadapi banjir rob.

Merespons prediksi BMKG yang menyebut adanya potensi cuaca ekstrem yang akan melanda Jakarta pada Desember 2025 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya antisipatif sebagai upaya mitigasi banjir.Adapun langkah mitigasi risiko banjir di Jakarta dilakukan di antaranya melalui optimalisasi infrastruktur pengendali banjir seperti penyiagaan pompa, penerapan sistem polder, dan juga pemeliharaan badan air agar dapat berfungsi optimal.Penyiagaan Pompa BanjirPenyiagaan sarana dan prasarana pengendali banjir juga terus dilakukan, seperti penyiagaan pompa, baik pompa stasioner, pompa mobile serta pintu air agar dapat bekerja maksimal saat kondisi pra maupun saat penanganan banjir.Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, tercatat ada 612 unit pompa stasioner yang tersebar di 211 lokasi. Kemudian terdapat 590 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner.PengerukanUntuk mengoptimalkan fungsi drainase, Dinas SDA telah melakukan pengerukan di infrastruktur pengendali banjir seperti kali/sungai serta waduk/situ/embung.Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, volume pengerukan di sungai/kali dan waduk/situ/embung yang dilakukan di 5 kota administrasi Jakarta telah mencapai 856.886 meter kubik (M3).Adapun pengerukan dilakukan di 1.996 titik dengan rincian sebagai berikut:* 850 titik di Jakarta Timur* 318 titik di Jakarta Barat* 558 titik di Jakarta Utara* 103 titik di Jakarta Selatan* 167 titik di Jakarta PusatGuna mendukung kegiatan pengerukan ini, Dinas SDA memiliki alat berat dan dump truck dengan rincian sebagai berikut:Alat berat excavator: 260 unitDump truck: 457 unitSecara bertahap, Dinas SDA juga telah menerapkan Nature-Based Solutions (NBS) dalam pembangunan waduk/situ/embung di Jakarta.Revitalisasi dan Pembangunan Waduk/Situ/EmbungPada tahun 2025 ini, Dinas SDA DKI Jakarta membangun sejumlah waduk/situ/embung yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat, di antaranya:Jakarta BaratWaduk AseniEmbung Jaya 25Jakarta TimurEmbung Giri KencanaEmbung Bambu HitamEmbung Jalan SejukEmbung Aneka ElokJakarta SelatanEmbung Lapangan MerahEmbung Kemang Utara IX (Dharmajaya)Embung JagakarsaEmbung PemudaPembangunan waduk berfungsi untuk menambah kapasitas tampungserta mengurangi limpasan saat puncak hujan.Pembangunan Sistem PolderSudah terbangun: 52 polder.Target masterplan: 70 polder.Fungsi: memompa air dari area yang tidak bisa mengalir secara gravitasi.Upaya Mitigasi RobSementara itu, untuk upaya mitigasi banjir rob Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas SDA Jakarta Utara melakukan penyiagaan pompa, baik pompa stasioner maupun pompa mobile dan pintu air. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner.Berikut daftar rumah pompa dan pintu air yang disiagakan untuk antisipai banjir rob:- Pintu Air Marina- Pompa/Polder Kali Asin- Pompa Ancol- Pompa Junction PIK- Pompa Muara Angke- Pompa Pasar Ikan- Pompa Tanjungan- Rumah Pompa Waduk Pluit- Rumah Pompa Polder KamalPenyiagaan Satgas SDADinas SDA juga menyiagakan Satgas (Pasukan Biru) yang siap bergerak jika terjadi banjir, baik banjir akibat curah hujan tinggi maupun banjir rob di pesisir Jakarta. Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali.Serangkaian upaya mitigasi ini diharapkan efektif mengantisipasi potensi banjir akibat cuaca ekstrem maupun banjir rob.Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan banjir rob melalui laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut, Aplikasi JAKI atau menghubungi 112 jika mendapatkan kondisi darurat.

Pengelolaan air limbah menjadi faktor penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Air limbah yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari sungai, merusak ekosistem, hingga mengancam kualitas sumber air minum dan kesehatan manusia. Secara umum, air limbah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu air limbah domestik, air limbah industri, dan air limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). 1. Air Limbah DomestikAir limbah domestik berasal dari kegiatan domestik, baik dari rumah tangga, maupun komersial, seperti mandi, mencuci, dan buang air. Air limbah ini terdiri dari black water (air limbah buangan kloset) yang mengandung tinja, dan grey water (air limbah sisa kegiatan mandi dan mencuci) yang dapat mengandung sabun, deterjen, minyak, serta bahan organik lain yang dapat mencemari lingkungan jika langsung dibuang tanpa pengolahan.2. Air Limbah IndustriAir limbah industri merupakan air limbah sisa dari hasil proses produksi pabrik atau industri lainnya. Air limbah industri ini ini mengandung bahan organik dan kimia yang berasal dari proses produksi, sehingga memiliki baku mutu air limbah hasil olahan tersendiri sesuai dengan jenis industri yang dilakukan. Sebelum dapat dibuang ke badan air, air limbah industri ini harus diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hinggamemenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan. 3. Air Limbah B3Sedangkan, air limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), salah satunya berasal dari rumah sakit. Kandungan bahan beracun dan berbahaya dari air limbah ini dapat menyebabkan kematian biota air dan mengganggu ekosistem perairan.Sebagai kota global, Jakarta tentu memiliki tantangan besar dalam pengelolaan air limbah. Masih terdapat warga yang belum mengolah air limbah domestik dengan baik, bahkan ada yang dibuang langsung ke saluran air atau sungai. Kualitas air di beberapa sungai di Jakarta menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi akibat air limbah tersebut. Situasi ini dapat memperburuk risiko kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar sungai dan terlebih bagi warga yang masih memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.Pengelolaan air limbah domestik merupakan langkah vital untuk mencegah pencemaran dan menjaga keberlanjutan sumber daya air. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tengah memperluas program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, salah satunya melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terdiri dari Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) berserta dengan sistem jaringan perpipaan air limbah domestik.Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan program pengelolaan air limbah. Dimulai dari rumah tangga, warga dapat berkontribusi dengan cara tidak membuang limbah dapur, minyak, atau sampah ke saluran air. Warga diharapkan melakukan penyedotan tangki septik rumahnya secara rutin paling lama 3 tahun sekali. Komunitas warga juga dapat berperan aktif melalui kegiatan edukasi lingkungan, pengawasan sumber pencemar, serta kerja sama dan turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah. Dari sini diharapkan kualitas air di Jakarta dapat terus membaik. Upaya konservasi air hari ini akan menjadi investasi penting bagi kesehatan generasi mendatang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kerja bakti serentak di seluruh wilayah Jakarta, pada Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir pada musim hujan, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kodam Jaya.Menjadi salah satu infrastruktur penting dalam sistem pengendalian banjir di kawasan timur Jakarta, Waduk Ria Rio, Pulomas, Jakarta Timur, dipilih sebagai lokasi utama kegiatan ini. Waduk Ria Rio juga telah terhubung dengan sistem Pompa Polder Pulomas.Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terutama pada aspek pengendalian banjir. Dukungan ini diwujudkan dengan pengerahan 5 unit amphibi excavator, 2 unit excavator, 1 unit water master dan 6 unit dump truck.Guna meningkatkan daya tampung sistem drainase, Dinas SDA Jakarta melakukan pengerukan di 5 kota administrasi. Untuk Jakarta Timur sendiri, pengerukan dilakukan di 824 titik waduk/situ/embung serta sungai/kali, dengan volume mencapai 290.738 meter kubik per 5 Desember 2025.Adapun kerja bakti serentak ini diikuti oleh ribuan peserta yang tergabung dari pasukan pelangi, elemen perangkat daerah serta personel TNI dari Kodim di Jabodetabek sebagai berikut:a. Kodim 0501/JP Pembersihan Kali Krukut, Alamat Jl. Jati Baru Raya Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.b. Kodim 0502/JU Pembersihan Kali Angke, Alamat Jl. Kepaduan II Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.c. Kodim 0503/JB Pembersihan Kali Pasar Pesisng, Alamat Pasar Pesisng 4 Rt.4/Rw.1 Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.d. Kodim 0504/JS Saringan Sampah Implasment TB Simatupang, Alamat Jl. TB Simatupang Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.e. Kodim 0505/JT Pembersihan Sungai Ciliwung, Alamat Jl. Inpeksi Ciliwung Rt.009/015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur.f. Kodim 0506/Tgr Pembersihan Setu Parigi, Alamat Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.g. Kodim 0507/Bks Pembersihan Sungai Kalibaru, Alamat Jln. Mawar V, Rt.003/Rw.008, Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi.h. Kodim 0508/Dpk Pembersihan Setu Gadog, Alamat Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok.i. Kodim 0509/Kab Bks Pembersihan Sungai Blencong, Alamat Kp Bojong Rt. 002/003 Ds. Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi.j. Kodim 0510/Trs Pembersihan Sungai Kali Cabang, Alamat Jln Kali Cabang Rt. 046/045 Kel. Salembaar Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang.Melalui kegiatan kolaboratif ini, Pemprov DKI Jakarta bersama Kodam Jaya berkomitmen memperkuat mitigasi banjir, meningkatkan kebersihan lingkungan, serta memastikan infrastruktur pengendali banjir dalam kondisi optimal menghadapi musim hujan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta terus melanjutkan pembangunan tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD.Demikian disampaikannya saat meninjau tanggul di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (8/12/2025).“Saya tetap meminta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk melanjutkan pembangunan di tahun 2026, 2025, 2026 ini untuk NCICD,” ucapnya.Pembangunan tanggul itu utamanya dilakukan di 3 segmen ini, yaitu di segmen Asahimas dengan panjang 1,2 km, Ancol Barat Seafront sepanjang 0,8 km, serta Tanggul Mitigasi Muara Angke. Sehingga progres pembangunan tanggul pengaman pantai dapat dikejar dan dapat segera diselesaikan“Maka harapan saya kalau dari 28 (km) itu, 11 sekian (km) sudah kita lakukan, masih kurang 16 (km), sekian,” ucapnya.Di sisi lain, Pramono menjelaskan bahwa Segmen Kawasan Pluit, khususnya Pantai Mutiara akan dilanjutkan pembangunan fisiknya pada tahun 2026. Setidaknya pembanguan tanggul direncanakan sepanjang total 530 meter dengan rincian 430 meter di sisi timur dan 100 meter di sisi barat.“Memang apa, pembangunan kompleks sekali, jadi kemudian kalau ada masukan, saran dan bahkan kemarin kan banyak influencer yang hanya melihat di satu sisi dan kemudian memviralkan, gak apa-apa,” tuturnya.Progres NCICD per Awal Desember 2025Pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A terus berlanjut. Hingga awal Desember 2025, tercatat sepanjang 11,7 km tanggul pengaman pantai telah terealisasi dari total trase kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sepanjang 28,279 km (MoU per Juni 2025).Dengan demikian, maka terdapat 16,5 km tanggul masih terus dikerjakan pembangunannya.Berdasarkan nota kesepakatan per tahun 2025, terdapat 8 klaster pembangunan tanggul NCICD Fase A, di antaranya sebagai berikut:Kawasan Kamal MuaraKawasan Muara AngkeKawasan PluitKawasan Muara Baru-Pantai TimurKawasan Sunda KelapaKawasan Ancol BaratKawasan MarundaKawasan TanjunganSelain 8 klaster tersebut, Dinas SDA juga membangun tanggul mitigasi di daerah yang kerap dilanda banjir rob, yakni di kawasan Baywalk Pluit dan Dermaga Ujung Muara Angke. Pembangunan tanggul mitigasi dilakukan sebagai langkah sementara sambil menunggu pembangunan tanggul NCICD.

Jagat media sosial diramaikan dengan video kebocoran tanggul pengaman pantai di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada pekan awal Desember 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah melakukan penanganan sementara untuk menambal tanggul tersebut.Seiring dengan masifnya pemberitaan mengenai tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD, ternyata belum banyak yang mengetahui perbedaan antara tanggul pengaman pantai NCICD dengan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/GSW).Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menjelaskan bahwa pada dasarnya Program NCICD ini dibagi menjadi 3 fase, yakni Fase A; Fase B; dan Fase C. Untuk Fase A, saat ini progres pekerjaannya terus dilakukan dan terbagi ke dalam beberama klaster di pesisir pantai.“Makanya kita suka bilangnya tanggul pengaman pantai. Jadi kalau Dinas Sumber Daya Air menginfokan ada tanggul pengaman pantai, itu berarti NCICD Fase A,” ucap Ika Agustin.Sedangkan untuk Fase B dan Fase C, lanjut dia, pembangunannya nanti akan dilaksanakan di lepas pantai Teluk Jakarta. Kedua fase inilah yang disebut dengan tanggul laut raksasa ataupun Giant Sea Wall.“Jadi pertanyaannya apakah tanggul-tanggul pengaman pantai ini Giant Sea Wall? Bukan. Beda,” tuturnya.Tanggul NCICD ini menjadi langkah adaptif dari pemerintah untuk mengatasi banjir rob di pesisir Jakarta mengingat beberapa lokasi di pesisir saat ini sudah tergolong kritis dimana kondisi level permukaan tanahnya dan tanggul eksistingnya sudah berada dibawah permukaan air laut pasang tertinggi (high tide), sehingga keberadaan tanggul NCICD fase A menjadi kebutuhan penting sebagai infrastruktur pelindung pesisir dari banjir rob.NCICD merupakan solusi  adaptif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan sudah melalui tahapan proses kajian dan perencanaan yang cukup panjang karena selalu menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan.Agar lebih efektif dalam melindungi kawasan pesisir dari banjir rob dan potensi banjir dari arah hulu, pembangunan NCICD nantinya akan diintegrasikan dengan pembangunan/peningkatan sistem polder di kawasan pesisir, melalui  pompa polder di muara sungai, waduk pesisir, normalisasi/rehabilitasi sungai di daerah hilir, dan penataan saluran drainase kawasan polder pesisir.Tak hanya pembangunan tanggul sebagai langkah adaptif, upaya lain untuk mencegah banjir rob yaitu dengan langkah mitigasi, seperti mereduksi laju penurunan permukaan tanah. Adapun laju penurunan permukaan tanah ini dapat ditekan seiring dengan penggunaan air tanah yang diminimalisir.Untuk mendukung pengurangan penggunaan air tanah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Aturan ini melarang pengambilan air tanah di beberapa wilayah di Jakarta.Keberadaan NCICD ini akan efektif dalam mencegah banjir rob jika tanggulnya sudah terpasang secara menyeluruh di setiap lokasi kritis, seperti di wilayah Kamal Muara-Dadap, PIK, Muara Angke, Pantai Mutiara, Muara Baru, Sunda Kelapa-Ancol Barat, Kali Ancol Hilir, Kalibaru-Cilincing, dan Kali Blencong.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan instansi terkait untuk membahas langkah-langkah penanganan kebocoran tanggul di kawasan Muara Baru, Penjaingan, Jakarta Utara. Rapat tersebut digelar di Gedung Dinas Teknis Jatibaru, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025) pagi.Adapun sejumlah instansi tersebut di antaranya Walikota Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Perikanan Indonesia (Perindo), Direktorat Jenderal Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala SNVT Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara Kementerian PUPR, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, serta Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.Setiap tindakan yang diambil fokus pada pengurangan dampak dan menjaga keselamatan warga Jakarta. Keamanan publik dan transparansi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Sanitasi merupakan hal penting bagi kehidupan kesehatan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan, sanitasi adalah upaya mengawasi dan mengendalikan faktor lingkungan fisik yang berdampak kepada kehidupan manusia. Tujuan dari sanitasi lingkungan untuk mencegah timbulnya penyakit serta menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman melalui penyediaan air bersih, pembuangan limbah yang aman, penyediaan jamban yang higienis, dan pengelolaan sampah.Kemudian, jenis pengelolaan air limbah domestik terbagi menjadi dua sistem, yaitu On-site dan Off-site. Sistem On-site adalah pengolahan air limbah domestik yang dilakukan secara langsung di sumbernya. Contohnya seperti septic tank di rumah tangga. Dalam sistem On-site, septic tank perlu dilakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala menuju ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk menjamin pengelolaan yang aman bagi lingkungan. Sedangkan, sistem Off-site menggunakan jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik menuju ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) secara terpusat. Sistem ini umumnya diterapkan di kota-kota besar dengan infrastruktur yang lebih maju.Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sistem pengelolaan air limbah On-site cocok untuk daerah dengan kepadatan rendah dan lahan cukup luas. Sedangkan, sistem pengelolaan air limbah Off-site lebih efisien di kawasan perkotaan padat penduduk, dengan dukungan infrastruktur yang memadai.Sebagai kota besar dengan kepadatan penduduk tinggi, Jakarta memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sanitasi. Sebagian besar rumah tangga di Jakarta masih menggunakan sistem On-site, yaitu dengan septic tank, namun tidak semuanya memenuhi standar teknis. Banyak septic tank yang terindikasi bocor karena jarang disedot atau bahkan tidak pernah disedot. Padahal kondisi ini mengindikasikan adanya kebocoran pada septic tank yang menyebabkan air limbah domestik langsung meresap ke dalam tanah atau langsung melimpas ke saluran air sehingga mencemari air dan air tanah.Di beberapa wilayah padat penduduk di Jakarta kerap terlihat saluran air yang selalu tergenang akibat air limbah domestik yang langsung dibuang ke saluran. Saluran air yang kotor dan tergenang ini menjadi sumber berkembang biaknya serangga, seperti nyamuk dan lalat yang membawa bakteri. Kondisi ini akan memperparah risiko penyakit menular, terutama di musim hujan ketika sistem drainase menjadi tidak dapat berfungsi optimal.Oleh karena itu, sanitasi harus menjadi perhatian untuk keberlangsungan hidup manusia. Jika sanitasi buruk, akan menjadi sumber penyebaran penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, kolera, dan tifus. Karena disebabkan oleh limbah manusia yang tidak dikelola dengan baik sehingga lingkungan menjadi tercemar.Sanitasi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, bukan hanya urusan pemerintah atau lembaga terkait. Dengan memastikan fasilitas sanitasi rumah tangga berfungsi baik, tidak membuang sampah ke saluran air, serta mendukung program pemerintah dalam pembangunan sistem sanitasi terpadu, kita turut menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat.Mari mulai dari hal kecil, seperti rutin menyedot septic tank paling lama 3 tahun sekali, menjaga kebersihan air, dan tidak membuang limbah sembarangan. Lingkungan yang bersih bukan hanya mencerminkan budaya sehat, tetapi juga menjadi investasi bagi generasi masa depan.