Berita & Artikel

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memperluas akses sanitasi aman bagi seluruh masyarakat Jakarta demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal (SDG) 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi.SDG 6 menargetkan peningkatan kualitas air, pengurangan polusi, dan pengelolaan limbah cair secara aman, termasuk layanan sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan.Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk masyarakat. Jakarta Sewerage System (JSS) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memenuhi kebutuhan akses sanitasi aman di Jakarta.Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum mengawali langkah penyediaan akses sanitasi aman melalui pengembangan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 dengan cakupan yang lebih luas.Hingga hampir satu juta penduduk Jakarta akan terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Perkotaan ini seusai seluruh tahapan pengembangan sistem rampung dibangun.Lebih lanjut, akses sanitasi yang aman merupakan faktor utama dalam mencegah penyakit, menjaga kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sanitasi aman mencakup sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi prinsip kesehatan dan lingkungan. Sanitasi aman meliputi ketersediaan fasilitas yang memadai, pengolahan tinja atau air limbah secara benar, serta pembuangan akhir yang tidak mencemari tanah, air permukaan, maupun air tanah.Sanitasi aman merupakan bagian penting dari rantai pelayanan sanitasi yang meliputi penyediaan fasilitas, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir yang bebas risiko terhadap manusia dan lingkungan.Langkah sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan rumah tangga adalah dengan memastikan kloset berfungsi baik dan memiliki saluran pembuangan atau tangki septic sesuai standar dan melakukan penyedotan secara berkala. Kemudian, menghindari membuang sampah ke dalam kloset. Lalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar seperti selokan dan tempat penampungan air. Mencuci tangan pakai sabun setelah dari toilet juga merupakan kewajiban dalam perilaku hidup bersih dan sehat.Langkah sederhana yang dilakukan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mencegah penyakit berbasis air.Meskipun telah dilakukan peningkatan akses sanitasi dalam beberapa tahun terakhir, sebagian wilayah di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Di beberapa daerah, penggunaan fasilitas sanitasi aman masih belum merata, dan praktik buang air besar sembarangan (BABS) kerap kali ditemukan.Ketersediaan infrastruktur pengolahan air limbah juga perlu ditingkatkan dan dibangun merata guna memastikan seluruh rantai layanan sanitasi berjalan aman dan memenuhi standar.JSDP hadir bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan upaya bersama untuk melindungi kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan turut mendukung dan memanfaatkan sistem ini ke depannya, masyarakat telah ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan JakTirta sebagai proyek pengendalian banjir dan rob untuk Tahun Anggaran 2025-2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah ini lewat penandatanganan kontrak dan pencanangan yang dialaksanakan di Balai Agung, Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, pada Rabu (24/12/2025) lalu.“Penandatanganan kontrak dan pencanangan kontrak yang menurut saya ini adalah awal yang baik, yang biasanya tidak dilakukan di akhir tahun, tapi ini dilakukan. Apalagi tadi kalau disebut nilainya cukup besar,” ucapnya.Ia pun mengapresiasi langkah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dengan kehadiran proyek ini. Sebab menurut Gubernur, proyek ini mencerminkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan dan pengendalian banjir yang terukur dan terencana dengan baik.“Dan yang saya senang adalah, planning kita, rencana kita untuk mengatasi banjir ini tidak bersifat sporadis. Tidak bersifat hanya jangka pendek. Tetapi lebih ke jangka menengah.”“Penanganan banjir di Jakarta sekali lagi tidak bisa hanya bersifat jangka pendek. Atau kalau terjadi banjir, baru kemudian kita tergopoh-gopoh. Maka saya sampaikan kepada jajaran Sumber Daya Air, kepada Bu Ika dan semuanya, untuk penanganannya lebih menengah,” ujarnya.Adapun JakTirta merupakan proyek pengendalian banjir dan rob jangka menengah untuk Tahun Anggaran 2025-2027 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,62 triliun.Kegiatan dalam proyek JakTirta terdiri dari sembilan paket pembangunan sistem polder di 13 lokasi dengan penambahan 63 unit pompa baru, dua paket pembangunan embung di tiga lokasi, dua paket pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang dua kilometer, serta revitalisasi sungai sepanjang dua kilometer.Untuk pelaksanaan pekerjaan, sejumlah BUMN dan perusahaan swasta dilibatkan sebagai penyedia jasa konstruksi. Perusahaan tersebut antara lain PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Jaya Konstruksi, PT Modern Widya Technical, dan PT Suburo Jayana Indah Corp.Proyek ini menghadirkan berbagai macam infrastruktur pengendalian banjir yang terdiri dari pembangunan sistem polder, sarana dan prasarana kali/sungai serta pembangunan embung/waduk sebagai sistem pengelolaan terpadu untuk mengatur limpasan, menyerap dan menyalurkan air secara presisi.Melalui proyek ini, sistem polder, kali/sungai, embung/waduk tidak hanya dibangun sebagai penahan banjir, tetapi juga sebagai ruang peradaban baru di mana masyarakat bisa beraktivitas, tinggal, dan berinteraksi secara harmonis dengan air

Sanitasi aman semakin ditegaskan sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun pilar kesehatan masyarakat. Melalui pembangunan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP), yang terdiri dari pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dan sistem jaringan perpipaan air limbah yang diharapkan akan menjadi investasi masa depan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) merupakan proyek pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Perkotaan, yang nantinya akan menjadi sistem yang disebut dengan Jakarta Sewerage System (JSS). Manfaat dari JSDP adalah untuk meningkatkan capaian akses sanitasi aman atau pelayanan air limbah domestik di Jakarta guna memperbaiki kualitas lingkungan, khususnya badan air dan tanah. Kemudian, JSDP juga dapat menjadi sumber alternatif air baku untuk penyediaan air bersih di Jakarta. JSDP juga memiliki tujuan, yaitu mewujudkan sanitasi aman untuk masyarakat demi kehidupan yang lebih sehat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.Pengembangan JSDP yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) akan mendorong terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan dan peningkatan ketahanan lingkungan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPALD) adalah infrastruktur yang dibangun untuk mengolah air limbah domestik agar aman untuk dilepas kembali ke lingkungan, sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Lebih lanjut lagi dapat dimanfaatkan untuk mengkonservasi badan air permukaan agar dapat dimanfaatkan kembali.Selain itu, infrastruktur SPALD-Terpusat merupakan hal penting dalam pengelolaan air limbah yang aman di kawasan perkotaan. Sistem ini memastikan air limbah domestik yang berasal dari rumah tangga dan non rumah tangga seperti: kegiatan domestik bangunan gedung perkantoran; pusat perbelanjaan; sekolah; restoran; diolah secara terpusat dan lebih terkendali, sehingga dapat mengurangi risiko pencemaran sungai, kontaminasi air tanah, dan pada akhirnya akan menekan potensi penyebaran penyakit berbasis lingkungan.Dalam percepatan pembangunan, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan lahan di kawasan perkotaan, kebutuhan pendanaan yang besar, serta kompleksitas koordinasi lintas lembaga. Selain itu, kesiapan masyarakat untuk beralih dari sistem setempat menuju sistem terpusat masih menjadi perhatian penting.Untuk mengatasi tantangan tersebut, JSDP mengedepankan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor. Melalui kolaborasi ini, percepatan pembangunan dan perluasan layanan sanitasi aman secara bertahap dapat dilaksanakan. Pengembangan JSP merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan dukungan berbagai sektor, pembangunan infrastruktur sanitasi dapat diwujudkan secara efektif, adaptif, dan memberikan manfaat menyeluruh bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan penandatanganan kontrak dan pencanangan Proyek Pengendalian Banjir dan Rob Jakarta Tahun Anggaran 2025-2027 bernama JakTirta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir langsung menyaksikan acara tersebut di Balai Agung, Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, pada Rabu (24/12/2025).“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025, Pembangunan Proyek Pengendalian Banjir dan Rob Jakarta Tahun 2025-2027, dengan ini saya nyatakan dimulai,” ucapnya.Gubernur mengapresiasi langkah Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta yang telah mengagas konsep pekerjaan JakTirta ini. Ia pun berharap proyek pengendalian banjir dan rob ini dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Langkah sekaligus menjadi babak baru dalam gerakan #JagaJakarta dengan semangat “Kelola Air, Lindungi Jakarta”“Yang paling penting adalah bagaimana realisasi di lapangannya itu bisa kita kerjakan,” ujarnya.Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum berharap Proyek JakTirta menjadi jawawban pengendalian banjir dan rob di Jakarta. Sebuah proyek baru diproyeksikan menjadi solusi jangka menengah bagi pembangunan kota dalam hal pengendalian banjir yang merata dan tersebar di seluruh wilayah Jakarta.Proyek JakTirta akan fokus pada 4 hal. Pertama, pembangunan sistem polder dan pompa pengendali banjir. Kedua, pembangunan embung dan waduk sebagai tampungan air. Ketiga, pembangunan dan penguatan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), dan paket-paket penanganan sungai dan kali untuk meningkatkan kapasitasnya.“Harapannya, ini dapat mencerminkan komitmen kita, Pemprov DKI Jakarta dalam pengeolaan air yang berkelanjutan sebagai bagian dari Jaga Jakarta dengan semangat Kelola Air, Lindungi Jakarta,” ucapnya.Sejumlah pelaksana pekerjaan berasal dari beberapa perusahaan, di antaranya PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Jaya Konstruksi, PT Modern Widya Technical, dan PT Suburo Jayana Indah Corp.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.Penghargaan diterima oleh Kepala Subbag Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Gde Made Panji Diarsa di Balai Agung, Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, pada Senin (22/12/2025).Capaian ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan Dinas SDA DKI Jakarta dalam memenuhi ketentuan Keterbukaan Informasi Publik, yang dilakukan melalui perbaikan proses internal, penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi resmi Dinas SDA DKI Jakarta.Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI DKI Jakarta Award) 2025 merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada badan publik yang menunjukkan komitmen serta kinerja terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian proses Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.Melalui kegiatan ini, badan publik dinilai berdasarkan pemenuhan kewajiban penyediaan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghargaan diberikan kepada badan publik yang berhasil meraih predikat informatif sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.Penyelenggaraan KI DKI Jakarta Award Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, serta mendorong terwujudnya budaya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakasakan kegiatan pelepasan hak pengadaan tanah kepada warga Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Ini merupakan rangkaian proses Normalisasi Kali Ciliwung.Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan lingkungan yang lebih aman dari genangan dan banjir, aliran sungai yang lebih tertata, serta kualitas hidup warga yang lebih baik. Masyarakat dilibatkan dan diberikan informasi secara jelas agar setiap proses dapat dipahami bersama.Normalisasi sungai bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga upaya bersama untuk melindungi permukiman dan lingkungan sekitar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di Kawasan Ancol Barat dipercantik. Hal ini bertujuan agar keberadaan tanggul ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegah banjir rob, tetapi juga sebagai sarana ruang terbuka bagi masyarakat.“Saya meminta tempat ini untuk dibeautifikasi sehingga tidak hanya beton-beton dan sebagainya,” kata Gubernur Pramono Anung saat meninjau tanggul NCICD Ancol Barat, Jumat (19/12/2025).“Beberapa tempat saya akan jadikan tempat wisata. Karena punya tempat yang seperti ini kalau kemudian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh publik, itu sayang sekali,” imbuhnya.Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, sambung dia, dapat bekerja sama dengan manajemen Ancol untuk mengeksekusi gagasan tersebut. Kombinasi keindahan dan fungsi tanggul dalam mencegah banjir rob ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.“Ini menurut saya sekaligus memberikan pelajaran bahwa Pemerintah DKI Jakarta sekarang ini mempersiapkan hal yang berkaitan dengan banjir rob dengan baik, tetapi bisa dinikmati juga oleh publik untuk beautifikasi tadi. Dan kalau lihat alamnya ini kan bagus sekali,” kata Gubernur. “Nanti akan kita buat untuk misalnya lah tur anak sekolah untuk melihat laut dan sebagainya karena tempatnya memang bagus sekali.”Adapun pembangunan tanggul NCICD di Ancol Barat ini totalnya sepanjang 2.106,9 meter yang mencakup pada segmen Asahimas sepanjang 1.205 meter dan segmen Ancol Seafront sepanjang 901,9 meter, yang mana progres pembangunannya sudah mencapai 95% pada Desember 2025.Selain itu, pembangunan ini juga dilengkapi lansekap seluas 5.100 m² sebagai bagian dari penataan kawasan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pembangunan tanggul pengaman pantai yang masuk dalam Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di Kawasan Ancol Barat, pada Jumat (19/12/2025).Secara umum, penanganan tanggul pengaman pantai pada trase kritis mencapai 43,9 km, dengan kewenangan DKI Jakarta sepanjang 28,279 km. Dari porsi kewenangan tersebut, 11,820 km telah terbangun dan 16,459 km masih menjadi pekerjaan lanjutan yang akan dituntaskan bertahap.“Hari ini meninjau secara langsung pembangunan tanggul NCICD kawasan Ancol Barat yang panjangnya total di fase A ini 2,1 kilometer. Tadi saya mendapatkan laporan dari Ibu Kepala Dinas dan tim bahwa pembangunan untuk 2,1 [kilometer] ini sudah selesai 90 persen lebih, 92 persen atau 95 persen,” ucap Gubernur Pramono Anung. "Sehingga dengan demikian saya tadi menyampaikan dari seluruhnya sepanjang 28,2 kilometer, sudah dibangun 11,82 [kilometer], kurang 16,4 kilometer. Dan saya meminta untuk tetap dilanjutkan multi-year sampai dengan 2029 supaya betul-betul selesai,” lanjut dia.Pramono menyampaikan bahwa pembangunan tanggul NCICD merupakan kebutuhan penting karena beberapa titik pesisir Jakarta sudah tergolong kritis, di mana permukaan tanah dan tanggul eksisting berada di bawah permukaan air laut, sehingga diperlukan infrastruktur pelindung pesisir yang lebih andal.Untuk Kawasan Ancol Barat, kata dia, penanganan tanggul telah selesai, paket pekerjaan di kawasan Ancol Barat mencakup pembangunan pada Segmen Asahimas sepanjang 1.205 m dan Segmen Ancol Seafront sepanjang 901,9 m, dengan total 2.106,9 m. Pembangunan ini juga dilengkapi lansekap seluas 5.100 m² sebagai bagian dari penataan kawasan.Ke depan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan kelanjutan penanganan pesisir melalui skema multiyears 2027–2029, termasuk penyempurnaan sistem perlindungan kawasan Muara Baru (±1.800 m) dan pembangunan/perkuatan tanggul pesisir di kawasan Green Bay (±500 m).Melalui pembangunan tanggul pengaman pantai ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan perlindungan pesisir yang lebih kuat, berkelanjutan, dan terintegrasi—untuk menjaga keselamatan warga, aktivitas ekonomi, serta ketahanan wilayah pesisir Jakarta dari ancaman rob.Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat perlindungan pesisir sebagai langkah adaptif menghadapi banjir rob.

Merespons prediksi BMKG yang menyebut adanya potensi cuaca ekstrem yang akan melanda Jakarta pada Desember 2025 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya antisipatif sebagai upaya mitigasi banjir.Adapun langkah mitigasi risiko banjir di Jakarta dilakukan di antaranya melalui optimalisasi infrastruktur pengendali banjir seperti penyiagaan pompa, penerapan sistem polder, dan juga pemeliharaan badan air agar dapat berfungsi optimal.Penyiagaan Pompa BanjirPenyiagaan sarana dan prasarana pengendali banjir juga terus dilakukan, seperti penyiagaan pompa, baik pompa stasioner, pompa mobile serta pintu air agar dapat bekerja maksimal saat kondisi pra maupun saat penanganan banjir.Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, tercatat ada 612 unit pompa stasioner yang tersebar di 211 lokasi. Kemudian terdapat 590 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner.PengerukanUntuk mengoptimalkan fungsi drainase, Dinas SDA telah melakukan pengerukan di infrastruktur pengendali banjir seperti kali/sungai serta waduk/situ/embung.Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, volume pengerukan di sungai/kali dan waduk/situ/embung yang dilakukan di 5 kota administrasi Jakarta telah mencapai 856.886 meter kubik (M3).Adapun pengerukan dilakukan di 1.996 titik dengan rincian sebagai berikut:* 850 titik di Jakarta Timur* 318 titik di Jakarta Barat* 558 titik di Jakarta Utara* 103 titik di Jakarta Selatan* 167 titik di Jakarta PusatGuna mendukung kegiatan pengerukan ini, Dinas SDA memiliki alat berat dan dump truck dengan rincian sebagai berikut:Alat berat excavator: 260 unitDump truck: 457 unitSecara bertahap, Dinas SDA juga telah menerapkan Nature-Based Solutions (NBS) dalam pembangunan waduk/situ/embung di Jakarta.Revitalisasi dan Pembangunan Waduk/Situ/EmbungPada tahun 2025 ini, Dinas SDA DKI Jakarta membangun sejumlah waduk/situ/embung yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat, di antaranya:Jakarta BaratWaduk AseniEmbung Jaya 25Jakarta TimurEmbung Giri KencanaEmbung Bambu HitamEmbung Jalan SejukEmbung Aneka ElokJakarta SelatanEmbung Lapangan MerahEmbung Kemang Utara IX (Dharmajaya)Embung JagakarsaEmbung PemudaPembangunan waduk berfungsi untuk menambah kapasitas tampungserta mengurangi limpasan saat puncak hujan.Pembangunan Sistem PolderSudah terbangun: 52 polder.Target masterplan: 70 polder.Fungsi: memompa air dari area yang tidak bisa mengalir secara gravitasi.Upaya Mitigasi RobSementara itu, untuk upaya mitigasi banjir rob Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas SDA Jakarta Utara melakukan penyiagaan pompa, baik pompa stasioner maupun pompa mobile dan pintu air. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner.Berikut daftar rumah pompa dan pintu air yang disiagakan untuk antisipai banjir rob:- Pintu Air Marina- Pompa/Polder Kali Asin- Pompa Ancol- Pompa Junction PIK- Pompa Muara Angke- Pompa Pasar Ikan- Pompa Tanjungan- Rumah Pompa Waduk Pluit- Rumah Pompa Polder KamalPenyiagaan Satgas SDADinas SDA juga menyiagakan Satgas (Pasukan Biru) yang siap bergerak jika terjadi banjir, baik banjir akibat curah hujan tinggi maupun banjir rob di pesisir Jakarta. Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali.Serangkaian upaya mitigasi ini diharapkan efektif mengantisipasi potensi banjir akibat cuaca ekstrem maupun banjir rob.Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Masyarakat juga dapat memantau perkembangan banjir rob melalui laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut, Aplikasi JAKI atau menghubungi 112 jika mendapatkan kondisi darurat.