Berita & Artikel

Pada Kamis (12/3/2026) dan Jumat (13/3/2026), Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan verifikasi berkas asli serta penandatanganan pelepasan hak ganti kerugian terhadap bidang tanah yang terdampak pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung.Kegiatan tersebut diselenggarakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jakarta Selatan di Jl. Raya Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.Terdapat 9 bidang tanah yang dibebaskan di kawasan Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.Proses verifikasi dilakukan secara cermat dan transparan untuk memastikan keabsahan dokumen kepemilikan serta kesesuaian data bidang tanah. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan tanah.Selanjutnya, dilakukan penandatanganan dokumen pelepasan hak oleh para pemilik tanah sebagai bentuk persetujuan atas pemberian ganti kerugian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengadaan tanah dilakukan dalam rangka percepatan program Normalisasi Kali Ciliwung sebagai upaya strategis pengendalian banjir di Provinsi DKI Jakarta.Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan penataan sungai yang lebih optimal, guna mengurangi risiko banjir serta meningkatkan kualitas lingkungan dan keselamatan masyarakat.Dengan terlaksananya proses ini, diharapkan program normalisasi Kali Ciliwung dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terus melakukan optimalisasi drainase guna meminimalisir potensi genangan, mengingat kondisi cuaca yang kerap berubah.Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan pengurasan saluran yang dilakukan oleh Suku Dinas SDA Jakarta Pusat di beberapa wilayah pada Jumat (27/3/2026) ini sebagai berikut.Saluran PHB (Penghubung) Tertutup di Jl Wahid Hasyim, Kel Gondangdia, Kec Menteng.Kali Anak Krukut, Jembatan Jl Lontar Bawah, Kec Tanah Abang.Saluran PHB Kebon Sirih, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng.Pengurasan saluran sekilas mirip dengan kegiatan pengerukan, yakni mengangkat sedimen atau lumpur yang ada di dasar badan air. Bedanya, jika pengerukan dilakukan di saluran makro seperti sungai ataupun kali dengan menggunakan alat berat, sedangkan pengurasan dilakukan di saluran mikro dan PHB yang lebih kecil dengan metode manual dan bantuan alat berupa pacul, linggis dan karung.Pengurasan saluran dilakukan untuk mengatasi sedimentasi lumpur padat dan sampah. Tindakan ini bertujuan meningkatkan kapasitas saluran, mencegah penyumbatan, serta mengurangi genangan air menjelang musim hujan.Saluran yang bersih memungkinkan air hujan mengalir lancar menuju kali besar, sehingga meminimalisir risiko genangan di pemukiman. Pengurasan ini merupakan langkah rutin yang diharapkan dapat menjaga sistem drainase kota tetap optimal.Kendati demikian, upaya optimalisasi saluran tidak akan maksimal jika masih terapat sampah yang menyumbat saluran. Untuk itu kepada seluruh masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah ke saluran air agar fungsi pengurasan maksimal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya antisipatif sebagai upaya mitigasi banjir pada situasi cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi. Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada 26–27 Maret 2026.  Sejumlah wilayah di Jakarta bahkan masuk kategori Siaga akibat potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berisiko menimbulkan dampak hidrometeorologi.Adapun langkah mitigasi risiko banjir di Jakarta dilakukan di antaranya melalui optimalisasi infrastruktur pengendali banjir seperti penyiagaan pompa, penerapan sistem polder, dan juga pemeliharaan badan air agar dapat berfungsi optimal.Penyiagaan Pompa BanjirPenyiagaan sarana dan prasarana pengendali banjir juga terus dilakukan, seperti penyiagaan pompa, baik pompa stasioner, pompa mobile serta pintu air agar dapat bekerja maksimal saat kondisi pra maupun saat penanganan banjir.Berdasarkan data hingga 13 Maret 2026, tercatat ada 668 unit pompa stasioner yang tersebar di 243 lokasi. Kemudian terdapat 537 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner.PengerukanUntuk mengoptimalkan fungsi drainase, Dinas SDA telah melakukan pengerukan di infrastruktur pengendali banjir seperti kali/sungai serta waduk/situ/embung.Berdasarkan data hingga 13 Maret 2026, volume pengerukan di sungai/kali dan waduk/situ/embung yang dilakukan di 5 kota administrasi Jakarta telah mencapai 123.393 meter kubik (M3). Kegiatan pengerukan ini dimulai sejak 2 Januari 2026 dan akan terus diperluas di waduk/situ/embung serta sungai/kali lainnya guna meningkatkan daya tampung badan air. Sementara itu sepanjang 2025 total volume pengerukan mencapai 919.173 meter kubik.Guna mendukung kegiatan pengerukan ini, Dinas SDA memiliki alat berat dan dump truck dengan rincian sebagai berikut.Alat berat excavator: 260 unitDump truck: 465 unitPenyiagaan Satgas SDADinas SDA juga menyiagakan Satgas (Pasukan Biru) yang siap bergerak jika terjadi banjir. Penyiagaan Satuan Tugas/Satgas di lapangan juga dilakukan sebagai langkah mitigasi banjir serta mendukung operasional pompa agar genangan dapat segera ditanangani dengan cepat. Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali.Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Masyarakat juga dapat mengakses aplikasi JAKI atau menghubungi 112 jika mendapatkan kondisi darurat.

Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Jakarta Timur akan membangun inlet saluran menuju Waduk Cilangkap Giri Kencana dari saluran di sekitar waduk. Saat ini, saluran dari perumahan warga masih belum terubung sehingga membuat sistem drainase di kawasan tersebut belum optimal.Upaya tersebut sekaligus merespons kejadian banjir di wilayah Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada Sabtu (21/3/2026) lalu, akibat hujan ekstrem 178 mm/hari dengan durasi yang cukup lama.Sebagai upaya penanganan genangan, petugas di lapangan telah membuka pintu air inlet Waduk Cilangkap Giri Kencana dan menutup oulet waduk guna mengatur debit air yang dapat ditampung.Waduk Cilangkap Giri Kencana telah beroperasi sebagai infrastruktur pengendali banjir di kawasan tersebut. Namun karena kondisi saluran yang belum terhubung ke Waduk Cilangkap Giri Kencana membuat sistem drainase di wilayah sekitar waduk belum berfungsi sepenuhnya, sehingga terjadi banjir.Pembangunan inlet saluran ini diharapkan dapat segera dilaksanakan agar potensi banjir di wilayah tersebut dapat diatasi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jumat (13/3/2026). Dalam peresmian ini, Gubernur didampingi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan; Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum; Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Mustajab.Ia menyampaikan bahwa pembangunan SPALD ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan, khususnya di wilayah kepulauan.“Infrastruktur sanitasi seperti SPALD ini sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus kebersihan lingkungan di Kepulauan Seribu,” ucapnya.Terdapat lima zona IPAL eksisting yang dibangun pada 2012 hingga 2013 dan berkapasitas total 195 m³ per hari. Namun berdasarkan inspeksi di lapangan, ditemukan bahwa IPAL zona 2 dan zona 3 melayani di luar kapasitas semestinya.Zona 2 memiliki kapasitas 113 SR dan melayani 245 SR. Sedangkan zona 3 berkapasitas 113 SR dan melayani 129 SR. Karena itu, terjadi over capacity dan perlu dilakukan pengembangan melalui pembangunan dan peningkatan SPALD Pulau Pramuka.Pembangunan dan peningkatan SPALD di Pulau Pramuka diharapkan dapat menjadi sarana pengolahan air limbah domestik agar lebih maksimal dan memiliki fungsi ekologis dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta masyarakat setempat.Melalui peningkatan SPALD ini maka akan meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan warga, mengurangi pencemaran laut dan bau tidak sedap, mendukung pariwisata bersih dan berkelanjutan, dan menjadi prototype pengelolaan SPALD terpadu di wilayah Kepulauan Seribu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat menangani genangan dan banjir setelah hujan deras mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu (8/3). Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengerahkan ribuan petugas ke lapangan serta mengoperasikan pompa air untuk mempercepat surutnya genangan.Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta hingga pukul 11.00 WIB, banjir tercatat merendam 147 rukun tetangga (RT) dan menggenangi 19 ruas jalan di sejumlah wilayah Jakarta. Ketinggian air bervariasi, mulai sekitar 20 sentimeter hingga 1,7 meter di beberapa titik.Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, curah hujan di Jakarta dan sekitarnya tergolong sangat tinggi. Dalam satu hari, intensitas hujan tercatat mencapai 264 milimeter, jauh di atas rata-rata curah hujan harian.“Hari ini di Jakarta dan sekitarnya, curah hujan mencapai 264 milimeter per hari. Itu termasuk curah hujan yang sangat tinggi,” ujar Gubernur Pramono di Jakarta, pada Minggu (8/3).Data BMKG mencatat curah hujan ekstrem terjadi di dua wilayah ini Sunter Hulu (Cilangkap, Jaktim) dan di kawasan Pompa Arcadia (Kalibata, Jaksel).Sejak Sabtu malam, Pemprov DKI langsung mengoordinasikan langkah penanganan bersama jajaran terkait, terutama Dinas SDA. Pompa air di sejumlah titik rawan genangan segera dioperasikan untuk mempercepat penyedotan air.“Sejak semalam saya sudah berkoordinasi dengan jajaran, terutama Dinas Sumber Daya Air. Bahkan di beberapa titik pemompaan sudah dilakukan sejak malam,” ungkap Gubernur Pramono.Untuk mempercepat penanganan, Pemprov DKI mengerahkan sekitar 1.200 unit pompa pengendali banjir yang terdiri dari 668 unit pompa stasioner di 243 lokasi dan 536 unit pompa mobile yang ditempatkan di berbagai lokasi rawan banjir. Penyedotan air terus dilakukan, antara lain di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, serta sejumlah ruas jalan utama lainnya.Selain tingginya curah hujan di Jakarta, Gubernur Pramono juga mengingatkan potensi tambahan debit air dari wilayah hulu dan daerah penyangga seperti Bogor dan Tangerang yang turut diguyur hujan deras.Berdasarkan data dari pemantauan tinggi muka air (TMA) di sejumlah sungai yang mengalir di Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sejak Sabtu (7/3) sore hingga Minggu (8/3) dini hari.Aliran Kali Ciliwung sempat berstatus Waspada dengan TMA lebih dari 750 cm di Pintu Air Manggarai pada Minggu (8/3) pukul 02.00 WIB dan hampir Siaga dengan ketinggian 845 cm pada pukul 07.00 WIB. TMA kemudian berangsur surut hingga akhirnya normal kembali pada sekira pukul 13.00 di angka 715 cm.Sementara di hulu Kali Angke, TMA merangkak naik mencapai 200 cm pada pukul 16.00 WIB (Waspada). TMA kembali meningkat pada pukul 18.00 WIB di angka 250 cm (Siaga). Kemudian pada Minggu pukul 01.00 WIB, TMA di Angke Hulu mencapai lebih dar 300 cm (Bahaya). Bahkan sempat mencapai 400 cm pada pukul 07.00 WIB.Kondisi serupa juga terjadi di aliran Cengkareng Drain yang mulai berstatus Waspada sejak Sabtu pukul 14.00 dengan ketinggian 206 cm. TMA kemudian mencapai 276 cm (Siaga) pada 16.00 WIB dan terus merangkak naik hingga 314 cm (Bahaya) pada Minggu pukul 01.00 WIB. Puncaknya TMA di Cengkareng Drain mencapai 380 cm pada pukul 08.00 WIB.Kemudian di hulu Kali Sunter TMA mulai naik pada pukul 16.00 WIB di 150 cm (Waspada). Kemudian kembali naik menjadi Siaga dengan ketinggian 250 cm pada Minggu 01.00 WIB. Puncaknya mencapai 250 cm (Bahaya) pada pukul 02.00 WIB dan 03.00 WIB dan baru berangsur surut pada pukul 08.00 WIB.“Karena di wilayah atas, baik di Bogor maupun Tangerang, curah hujan juga tinggi, pasti ada air yang mengalir ke Jakarta,” tutur Gubernur Pramono, seraya mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti informasi resmi terkait kondisi cuaca serta potensi genangan di wilayah masing-masing.Dalam jangka menengah, Pemprov DKI terus memperkuat pengendalian banjir melalui program normalisasi sungai. Saat ini normalisasi dilakukan di tiga sungai utama, yakni Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut. Normalisasi Kali Cakung Lama ditargetkan rampung pada 2027 dan diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di sejumlah kawasan Jakarta secara signifikan.

Sejumlah waduk/situ/embung di Jakarta punya peluang untuk dijadikan tempat wisata alam atau ekowisata. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Nelson dalam Podcast Rabu Belajar, Rabu 25 Februari 2026.“Jadi apakah pemanfaatan waduk melalui kerja sama dengan masyarakat bisa dilakukan untuk pembuatan ekowisata? Sebetulnya ke depan ini mungkin bisa dilakukan,” ujarnya.Ia menambahkan bahwa untuk menerapkan ketentuan terkait kawasan ekowisata tersebut perlu dilakukan sejumlah persiapan.“Untuk saat ini kita memang harus menyiapkan mekanisme regulasinya,” kata Nelson.Waduk/situ/embung di Jakarta, sambung dia, sudah didesain tidak hanya sebagai penampung debit air lebih saat hujan, melainkan juga sebagai konservasi air baku hingga ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.Sebagian waduk/situ/embung kini dilengkapi area untuk publik misalnya trek jogging, ruang terbuka hijau (RTH), dan lainnya. Sebab, pendekatan pengelolaan air yang mengintegrasikan ekosistem alami dengan infrastruktur buatan sehingga lebih adaptif terhadap perubahan alam (solusi berbasis alam/Nature-Based Solution (NBS) diterapkan.Dinas SDA DKI Jakarta saat ini sudah memiliki waduk/situ/embung yang mengarah pada konsep NBS seperti Ruang Limpah Sungai (RLS) Brigif di dan RLS Lebak Bulus Jakarta Selatan dan RLS Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Ada pula Embung Giri Kencana di Cilangkap, Jakarta Timur dan Embung Lapangan Merah di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Kemudian juga Waduk Aseni di Semanan, Jakarta Barat, yang belum lama ini dikunjungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.Selain itu, sejumlah waduk yang masih dibangun seperti Waduk Batu Bangkong, Waduk Bambu Hitam, Waduk Giri Kencana, dan Waduk Lapangan Merah juga mengarah pada konsep NBS.Berdasarkan data, saat ini terdapat 147 waduk/situ/embung yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 di antaranya berada di Jakarta Timur, 35 di Jakarta Selatan, 25 di Jakarta Utara, 23 di Jakarta Barat, dan 3 di Jakarta Pusat, dengan total luas embung/waduk terbangun mencapai 437,67 hektare dengan kapasitas tampungan sekitar 14.005.600 meter kubik.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta mengembangkan konsep Nature-Based Solution atau solusi berbasis alam dalam pembangunan waduk/situ/embung yang ada di Jakarta. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Nelson dalam Podcast Rabu Belajar, Rabu 25 Februari 2026.“Jadi memang Dinas Sumber Daya Air sudah mulai mencoba mencoba pembangunan atau peningkatan waduk-waduk kita mengarah ke NBS,” ucapnya.Waduk/situ/embung nantinya tidak hanya didesain sebagai pengendali banjir yang dapat menampung air saat debitnya berlebih, tetapi juga dapat berfungsi untuk konservasi air baku dan ruang terbuka yang dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat.Konsep NBS saat ini sedang naik daun di tingkat global. Namun untuk di nasional masih terus dibahas oleh kementerian dan lembaga. Di sisi lain, Nelson menilai bahwa solusi berbasis alam ini menjadi salah satu jalan keluar pengendalian banjir sekaligus menjaga ekosistem berkelanjutan.“Kita akan mencoba bagaimana pengendalian air ini sudah mengarah kepada pedoman NBS atau konsep-konsep NBS yang sudah berkembang di dunia global atau dunia internasional,” ujarnya.Dinas SDA DKI Jakarta saat ini sudah memiliki waduk/situ/embung yang mengarah pada konsep NBS seperti Ruang Limpah Sungai (RLS) Brigif di dan RLS Lebak Bulus Jakarta Selatan dan RLS Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Ada pula Embung Giri Kencana di Cilangkap, Jakarta Timur dan Embung Lapangan Merah di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Kemudian juga Waduk Aseni di Semanan, Jakarta Barat, yang belum lama ini dikunjungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.Selain itu, sejumlah waduk yang masih dibangun seperti Waduk Batu Bangkong, Waduk Bambu Hitam, Waduk Giri Kencana, dan Waduk Lapangan Merah juga mengarah pada konsep NBS.“Itu semuanya sudah mengarah ke konsep-konsep menuju NBS, di mana kawasan waduk atau embung ini tidak semata-mata menjadi hanya untuk pengendalian banjir atau air saja, tapi di sana juga sudah bisa menjadi ruang-ruang publik yang bisa diakses masyarakat sehingga menjadi ruang untuk berinteraksi jauh lebih baik dari era sebelumnya,” kata Nelson.Berdasarkan data, saat ini terdapat 147 waduk/situ/embung yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 di antaranya berada di Jakarta Timur, 35 di Jakarta Selatan, 25 di Jakarta Utara, 23 di Jakarta Barat, dan 3 di Jakarta Pusat, dengan total luas embung/waduk terbangun mencapai 437,67 hektare dengan kapasitas tampungan sekitar 14.005.600 meter kubik.

Upaya pengendalian banjir di Jakarta terus dilanjutkan, salah satunya melalui normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang. Sebagai bagian dari proses tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembayaran uang pengganti atau ganti rugi kepada warga terdampak proyek normalisasi.Hingga 25 Februari 2026 ini, tercatat sebanyak 35 bidang tanah milik warga di RW 03 Kelurahan Cawang sudah dibebaskan. Pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui rekening bank. Penyerahan buku tabungan dan kartu ATM kepada warga menjadi simbol bahwa hak masyarakat telah dipenuhi.Warga yang sudah menerima uang pengganti ini diberikan waktu kurang lebih dua pekan untuk mengosongkan bangunan. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam mendukung percepatan penataan sungai. Proses ini diawali dengan pendataan, pengukuran, serta penilaian lahan oleh tim appraisal independen untuk memastikan nilai yang diberikan sesuai dan transparan.Normalisasi sungai/kali diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap permasalahan banjir, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengelolaan sungai yang lebih aman, tertata, dan berkelanjutan guna mendukung perkembangan wilayah perkotaan di masa mendatang.Kegiatan normalisasi sungai/kali ini dilakukan Pemrpov DKI bekerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas SDA DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan pembebasan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Sedangkan pekerjaan fisiknya seperti pembangunan tanggul dan pendukungnya dilakukan oleh Kementerian PU melalui BBWSCC.Seluruh kegiatan normalisasi dilakukan secara berkelanjutan.Kegiatan Pengadaan Tanah untuk mendukung upaya normalisasi kali terus berproses pada tahun 2026 sampai dengan 2027 dan harapannya dapat dilaksanakan pada 2028 sampai dengan 2029.