Detail Berita & Artikel

Beranda > Detail Berita & Artikel

Penurunan Permukaan Tanah Jakarta Melambat, Perlindungan Pesisir Terus Diperkuat

Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai

12 Juni 2026 13:54

admin
0 Komentar

Gambar Udara Waduk Muara Angke, Jakarta Utara

Penurunan muka tanah masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Jakarta, terutama di kawasan pesisir utara yang selama ini rentan terhadap banjir rob. Berdasarkan hasil pemantauan geodetik pada 255 titik GPS yang dilakukan pada tahun 2023, rata-rata laju penurunan tanah di Jakarta tercatat sekitar 4 sentimeter per tahun. Adapun laju penurunan tertinggi ditemukan di kawasan Muara Baru yang mencapai sekitar 10 sentimeter per tahun.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus melakukan pemantauan penurunan muka tanah secara berkala setiap tahun guna memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai dinamika kondisi tanah di berbagai wilayah Jakarta. Pemantauan terbaru dijadwalkan kembali dilaksanakan pada Agustus 2026.

Hasil pemantauan dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa secara umum tren penurunan muka tanah di Jakarta mulai melambat, khususnya di beberapa kawasan perkotaan bagian tengah. Meski demikian, kondisi di wilayah pesisir utara masih memerlukan perhatian serius karena laju penurunan tanah di kawasan tersebut masih tergolong signifikan dan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Salah satu wilayah yang terus menjadi fokus pemantauan adalah Muara Angke. Pada tahun 2023, laju penurunan tanah di kawasan ini sempat mencapai sekitar 7 sentimeter per tahun. Namun berdasarkan hasil pemantauan terkini pada tahun 2026, angka tersebut menunjukkan perbaikan dan melandai menjadi sekitar 4,5 sentimeter per tahun.

Penurunan tanah di Muara Angke dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara alami, kawasan pesisir Jakarta tersusun atas lapisan sedimen muda yang masih mengalami proses pemadatan atau konsolidasi. Selain itu, tingginya aktivitas ekonomi dan kepadatan infrastruktur di kawasan tersebut turut memberikan beban tambahan terhadap lapisan tanah. Muara Angke sendiri merupakan kawasan yang memiliki aktivitas pelabuhan perikanan, industri pengolahan hasil laut, hingga permukiman yang padat.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah pemanfaatan air tanah yang berlebihan pada masa lalu. Pengambilan air tanah dalam jumlah besar menyebabkan berkurangnya tekanan hidrolik di dalam lapisan tanah sehingga mempercepat proses penurunan muka tanah. Karena itu, pengendalian pemanfaatan air tanah menjadi salah satu langkah penting dalam upaya menekan laju penurunan tanah di Jakarta.

Perlambatan yang mulai terlihat di sejumlah kawasan perkotaan dinilai sebagai dampak positif dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan, termasuk pengetatan regulasi pengambilan air tanah serta perluasan layanan air bersih perpipaan yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat wilayah pesisir utara masih menghadapi risiko yang cukup tinggi.

Penurunan muka tanah erat kaitannya dengan fenomena banjir rob yang kerap terjadi di Jakarta Utara. Ketika permukaan tanah terus mengalami penurunan, elevasi daratan terhadap muka air laut menjadi semakin rendah. Akibatnya, air laut lebih mudah masuk ke daratan saat terjadi pasang, sehingga meningkatkan risiko genangan dan banjir rob di kawasan pesisir.

Dibandingkan dengan beberapa kawasan lain di Jakarta Utara, kondisi Muara Angke masih berada dalam kategori yang perlu mendapatkan perhatian. Pada tahun 2025, laju penurunan tanah di Muara Angke tercatat sekitar 4,5 sentimeter per tahun. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding Pantai Mutiara yang berada di kisaran 4 sentimeter per tahun dan Cengkareng Barat sebesar 3,1 sentimeter per tahun, namun lebih rendah dibandingkan Pluit yang mencapai sekitar 5,5 sentimeter per tahun.

Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir rob, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui pembangunan jalan mitigasi di kawasan Muara Angke. Infrastruktur tersebut terbukti efektif mengurangi limpasan air laut yang sebelumnya langsung masuk ke kawasan permukiman ketika terjadi pasang tinggi.

Pembangunan jalan mitigasi, khususnya di kawasan Jalan Dermaga Ujung 1 sisi laut, bertujuan untuk menahan limpasan rob agar tidak langsung menggenangi wilayah permukiman di sisi darat. Kehadiran infrastruktur ini menjadi salah satu bentuk perlindungan awal bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi ancaman genangan akibat pasang laut.

Meski demikian, pembangunan jalan mitigasi bukanlah solusi tunggal. Penanganan jangka panjang kawasan pesisir Jakarta akan dilakukan melalui pembangunan tanggul pengaman pantai yang merupakan bagian dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Program ini dirancang untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman banjir rob sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan lingkungan.

Tanggul pengaman pantai memiliki peran penting dalam menahan masuknya air laut ke daratan dan mengurangi risiko genangan di kawasan yang rentan. Namun keberhasilan upaya tersebut tidak dapat bergantung pada pembangunan fisik semata. Pengendalian pemanfaatan air tanah serta perluasan jaringan air perpipaan tetap menjadi faktor penting agar laju penurunan tanah dapat terus ditekan dan perlindungan kawasan pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Masyarakat pesisir selama ini telah melakukan berbagai upaya adaptasi secara mandiri, termasuk meninggikan rumah secara bertahap untuk menghadapi banjir rob yang terus berulang. Namun kondisi tersebut tidak dapat menjadi solusi permanen. Karena itu, berbagai program perlindungan dan penataan kawasan pesisir terus dilakukan agar masyarakat dapat tinggal dan beraktivitas dengan lebih aman di masa mendatang.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat dan para stakeholder masih terus melakukan kajian terhadap berbagai opsi penanganan kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir rob dan penurunan tanah.

Saat ini, fokus utama tetap diarahkan pada penguatan ketahanan kawasan melalui pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, pengendalian faktor penyebab penurunan tanah, serta peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Dengan kombinasi berbagai langkah tersebut, diharapkan risiko banjir rob dan dampak penurunan muka tanah di Jakarta dapat semakin berkurang secara bertahap dan berkelanjutan.