| No | Lokasi Pengamatan | Ketinggian Terakhir | Lokasi | Kab/Kota | DAS Polder | Selisih Waktu Dengan Saat ini | Ketinggian Hari Ini | Curah Hujan 1 Minggu | Curah Hujan 1 Bulan | Curah Hujan 1 Tahun |
|---|
Posko Banjir
Portal data
Sinarji
UP4
SIGA
Mobile App TMA
E-Monev
Penomoran Surat
SPP/SPM
Mail Merge
Sistem Mail Merge
Dinas Sumber Daya Air
Sistem Mail Merge
Suku Dinas Sumber Daya Air
Sistem Penomoran Surat
Dinas Sumber Daya Air
Sistem Penomoran Surat
Suku Dinas Sumber Daya Air
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan), Bersama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris dan Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum saat meninjau Kali Krukut di kawasan Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/11/2025).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov DKI akan melakukan normalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer di kawasan Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Hal ini menyusul peristiwa banjir yang salah satunya terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, akibat hujan sangat lebat pada Kamis (30/10) lalu.
Adapun wacana tersebut disampaikannya saat meninjau Kali Krukut di kawasan Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum dan Walikota Jakarta Selatan M Anwar.
“Saya bersama dengan Bapak Asisten Pembangunan, Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air dan juga Walikota Jakarta Selatan melihat salah satu sungai yang dari waktu ke waktu selalu memberikan kontribusi banjir, yaitu Kali Krukut,” kata Pramono Anung.
“Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera mematangkan tempat ini (kawasan Kel. Petogogan, Red) sepanjang 1,3 kilo kita akan melakukan normalisasi,” imbuhnya.
Gubernur melihat terdapat penyempitan di aliran Kali Krukut di beberapa titik, terutama di sekitar Kelurahan Petogogan, sehingga menimbulkan banjir di kawasan Jakarta Selatan, terutama di wilayah Kemang dan sekitarnya.
Penanganan Kali Krukut akan dilakukan bersamaan dengan Kali Mampang yang bermuara di belakang Museum Satria Mandala. Kedua aliran sungai ini menjadi fokus utama dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta Selatan.
Adapun proses normalisasi akan dimulai pada 2026. Pada tahap awal, akan dilakukan penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan yang terdampak.
“Sungai-sungai di Jakarta memang berada di bawah koordinasi Kementerian PUPR. Tapi, pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Jadi, kami akan keluarkan penlok, lakukan pembebasan lahan, dan setelah itu normalisasi akan berjalan,” kata Pramono.
Rencana normalisasi Kali Krukut, sambung Gubernur, sebetulnya telah direncanakan sejak sepuluh tahun lalu, namun belum terealisasi. Gubernur Pramono menegaskan tekadnya untuk mengeksekusi rencana tersebut.
“Program ini sudah direncanakan sejak lama, tapi belum pernah dieksekusi. Bismillah, kali ini kita laksanakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menjelaskan bahwa rencana normalisasi Kali Krukut akan dimulai dari segmen Tarakanita hingga Jembatan Tendean dengan total panjang 1,3 kilometer. Dari panjang tersebut, sekitar 360 meter akan menjadi prioritas utama untuk tahap awal.
“Kedatangan Bapak Gubernur hari ini sekaligus menjadi penanda dimulainya pengukuran dan pendataan bangunan yang akan terdampak. Dari total 1,3 kilometer itu, sekitar 360 meter akan kami prioritaskan, mulai dari segmen Tarakanita hingga pertigaan sekitar lokasi ini,” ucap Ika.
Berdasarkan data Dinas SDA DKI Jakarta, untuk menjalankan proyek normalisasi ini, lahan yang perlu dibebaskan mencapai 1,52 hektare, meliputi 65 bidang tanah. Untuk wilayah Kelurahan Petogogan, pendataan bidang terdampak telah dilakukan, sedangkan di sisi Kelurahan Pela Mampang, proses pendataan kebutuhan lahan normalisasi masih berlangsung.
"Kami akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk warga yang terdampak, agar prosesnya berjalan lancar dan transparan,” tuturnya.
Komentar