Detail Berita & Artikel

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus melanjutkan pembangunan program strategis National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), sebagai upaya penanganan banjir rob di pesisir Jakarta.

Tercatat hingga November 2024, tanggul NCICD Fase A yang menjadi kewenangan Pemprov DKI, sudah terbangun sepanjang 8,510 km dari total trase 21 km. Sehingga sisanya ada kurang lebih 12,466 km tanggul yang masih perlu dilanjutkan pembangunannya.

Berikut daftar lokasi klaster dan Panjang trase tanggul yang telah terbangun:

1. Kamal Muara 

Pembangunan tanggul sudah selesai dengan total Panjang trase 0,765 km.

2. Muara Angke

Sepanjang 1,802 km tanggul telah terbangun dari total panjang 3,463 km, di mana pembangunannya ditargetkan bakal rampung pada 2030.

3. Pantai Mutiara

Klaster ini memiliki panjang trase 1,507 km dengan 0,350 km yang sudah terbangun, sehingga panjang tanggul yang belum terbangun adalah 1,157 km. Adapun pembangunan tanggul sisanya diusulkan dilakukan multi years (MY) 2025-2027.

4. Muara Baru – Pantai Timur

Pada klaster ini, tanggul pengaman pantai telah terbangun secara keseluruhan dengan total sepanjang 4,008 km.

5. Sunda Kelapa – Ancol Barat

Memiliki total trase 4,875 km. Adapun sepanjang 2,070 km masih dalam tahap konstruksi yang dilakukan multi years (MY) 2024-2025. Kemudian sepanjang 2,805 km masuk ke dalam RIP Sunda Kelapa (Pelindo II).

6. Kali Blencong

Klaster ini memiliki total trase 4,556 km, dengan sepanjang 1,585 tanggul telah terbangun dan 2,971 km belum terbangun. Selanjutnya, sepanjang 1,746 km dalam tahap konstruksi dengan skema multi years (MY) 2024-2025. Kemudian 1,225 km diusulkan dikerjakan multi years 2025-2027. 

Tentang NCICD

NCICD ini menjadi proyek sinergi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air dengan total panjang trase kritis sepanjang 39 km.

Program NCICD dilatarbelakangi oleh kejadian banjir parah di pesisir tahun 2007 dan informasi dari para peneliti bahwa terjadi penurunan tanah 7,5 cm per tahun, khususnya di wilayah Jakarta Utara. 

Pemerintah Pusat melakukan studi Strategi Pertahanan Pesisir Pantai atau Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS)  pada tahun 2011, dan terus melakukan pembaharuan konsep pengamanan dan pengembangan pesisir Jakarta dengan membuat masterplan PTPIN/NCICD pada tahun 2014 dengan konsep pentahapan NCICD Fase A (tanggul Pantai dan muara sungai), Fase B (tanggul laut sisi barat) dan Fase C (tanggul laut sisi timur).

Pada 2015, Pemerintah Pusat melalui BBWSCC Kementerian PUPR membuat DED Tanggul NCICD Fase A untuk seluruh garis Pantai dan muara sungai, dan selanjutnya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun tanggul NCICD Fase A pada lokasi-lokasi kritis.

Konsep NCICD terus diperbaharui selama beberapa tahun oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan update Perencanaan terbaru pada Masterplan Rencana Perlindungan Banjir Terpadu atau Integrated Flood Safety Plan (IFSP) tahun 2019, dengan konsep pentahapan yang sama yaitu Fase A, B, dan C.

Pada 2020, Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta membentuk MoU sinergi pelaksanaan tanggul NCICD Fase A, dengan inventarisasi total panjang lokasi kritis ±46 km, sudah terbangun dari tahun 2015-2019 sepanjang ±13 km, dan sisa yang belum terbangun ±33 km (11 km kewenangan KemenPUPR, 22 km kewenangan Pemprov DKI).

Kementerian PUPR memiliki tugas pelaksanaan lokasi Pantai Kamal-Dadap, PIK, Muara Baru, Ancol Hilir, dan Kalibaru-Cilincing. Sementara Pemprov DKI memiliki tugas pelaksanaan Lokasi Kali Kamal, Muara Angke, Pantai Mutiara,Muara Baru Timur, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong.