Detail Berita & Artikel

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT). Aturan yang berlaku sejak 1 Agustus 2023 itu hingga saat ini masih terus disosialiasikan kepada masyarakat luas.

Aturan tersebut secara resmi melarang sejumlah daerah di DKI Jakarta menggunakan air tanah, khususnya untuk daerah yang telah memiliki sumber air bersih selain air tanah.

Zona Bebas Air Tanah adalah zona tanpa pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan dukungan jaringan air bersih perpipaan.

Selain itu, pembatasan penggunaan air tanah dilakukan untuk meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah yang berdampak pada terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan permukaan tanah di Jakarta.

Dalam Pasal 2 Pergub 93/2021 itu, Pemprov DKI secara rinci telah mengatur pengendalian penggunaan air tanah di zona bebas air tanah, yakni kepada bangunan atau gedung yang memiliki luas lebih dari 5.000 meter persegi dan memiliki lebih dari delapan lantai.

Selain bangunan, zona bebas air tanah juga diterapkan terhadap kavling dan/atau persil yang berlokasi bersisian dengan area jalan dan/atau kawasan zona bebas air tanah masuk dalam penetapan zona bebas air tanah.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 Pergub 93/2021 itu menyebutkan bahwa setiap pemilik/pengelola bangunan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah kecuali untuk kegiatan dewatering.

Dewatering merupakan kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan.

Setelah berlakunya larangan pengambilan air tanah, setiap pemilik atau pengelola gedung wajib melakukan instalasi alat pencatat pengambilan atau pemakaian air otomatis tambahan dan peralatan pendukung pada saluran air masuk (inlet) dari masing-masing sumber.

Pengelola juga wajib menginstalasi pencatat air otomatis tambahan pada saluran air keluar (oulet). Kemudian, pengelola juga wajib menggunakan sumber alternatif pengganti air tanah.

Daftar Wilayah dan Jalur Zona Bebas Air Tanah

Berdasarkan Pergub 93/2021, ada setidaknya 12 area jalan dan 9 kawasan di DKI Jakarta yang menjadi zona bebas air tanah sebagai berikut.

Kawasan Zona Bebas Air Tanah
1. Kawasan Industri Pulo Gadung (JIEP), Jakarta Timur
2. Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
3. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan
4. Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta Pusat
5. Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
6. Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat
7. Kawasan Asia Afrika, Jakarta Pusat
8. Kawasan Menteng, Jakarta Pusat
9. Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Jakarta Alami Penurunan Tanah Rata-rata 3,9 Cm Sepanjang 2023

JAKARTA - Permukaan tanah di DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam laporan nota dinas dengan nomor surat 834/KR.01.02 tertanggal 29 Desember 2023.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro menyebutkan ada penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah di Jakarta. Itu diketahui setelah dilakukan pengamatan di 255 titik di Jakarta sepanjang 2023.

Ratusan titik di DKI itu mengalami penurunan muka tanah bervariasi hingga 10 cm dengan rata-rata penurunan mencapai 3,9 cm sepanjang tahun. Laju penurunan tanah yang dilaporkan merupakan hasil pengukuran dengan metode GPS geodetisk berdasarkan perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB denna Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya sebagaimana dikutip dari laporen tersebut, Rabu (10/1/2024).